"Kami bertemu dengan Presiden (Jokowi) kaitannya membahas revisi Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014. Kami ingin menanyakan kepada beliau langsung bagaimana perkembangan terkait revisi undang-undang tersebut," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Senthot Rudi Prastiono di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Senthot mengatakan selain Papdesi, asosiasi yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah yakni Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Baca juga: Enam organisasi desa siap melakukan aksi mendesak revisi UU Desa
Dalam pertemuan itu, lanjutnya, Jokowi menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Desa sudah berada di parlemen. Senthot pun berharap setelah masa reses berakhir, revisi bisa segera disahkan.
"Aspirasinya segera disahkan, kan sudah dibahas di Baleg (Badan Legislasi DPR) dan di Pemerintah sudah dibahas, surat dari presiden juga sudah keluar," ujarnya.
Lebih jauh dalam pertemuan tersebut, Senthot dan rombongan mengaku sama sekali tidak membicarakan soal politik dengan Jokowi. Yang menjadi kepentingan kepala desa terkait politik, kata dia, hanyalah pemilu berjalan damai sampai ke tingkat desa.
Baca juga: DPR dan Apdesi sepakat bentuk kelompok kerja bahas revisi UU Desa
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
