... penambahan kekuatan alpahankam, personel, dan terakhir anggaran pun menjadi keniscayaan.
Jakarta (ANTARA) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang semula bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut resmi terbentuk pada 29 Desember 2005 atau tepat 18 tahun lalu.

Dalam rentang waktu itu, Bakamla menjadi satu-satunya lembaga yang punya fungsi sebagai coast guard di Indonesia, yaitu menjaga keamanan perairan hingga pesisir, memastikan keselamatan pelayaran, dan menegakkan hukum di wilayah laut Indonesia yang luasnya mencapai 6,4 juta kilometer persegi atau tiga kali lipat dari luas daratan Indonesia.

Namun, wilayah kerja Bakamla yang luas itu ternyata tidak diikuti dengan kemampuan alat dan personel yang memadai.

Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah, saat peringatan HUT Ke-18 Bakamla, mengakui Bakamla bekerja di tengah banyak keterbatasan.

Irvansyah, dalam sesi jumpa pers selepas upacara peringatan HUT Ke-18 di Tugu Proklamasi, Jumat, menyebut Bakamla hanya diperkuat 1.107 personel. Jumlah itu, menurut dia, masih kurang, bahkan jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan kekuatan coast guard negara tetangga, Filipina, misalnya.

“Kemarin saya habis studi banding ke coast guard Filipina karena Filipina sama-sama negara kepulauan, mungkin wilayah perairannya 1/4 wilayah Indonesia, tetapi personelnya sampai 30.500 orang,” kata Irvansyah.

Kekuatan 30.500 personel yang dimiliki Bakamla (Coast Guard) Filipina ternyata juga tidak menutup celah ancaman terhadap perairannya dari negara asing, yang dalam konteks ini kapal-kapal coast guard China. Dalam setahun terakhir, kapal-kapal coast guard dua negara itu kerap berselisih di perairan sengketa di Laut China Selatan.

Berkaca dari insiden-insiden Filipina dan China, Indonesia pun tak lepas dari risiko ancaman asing semacam itu.

Oleh karena itu, Irvansyah pun mengakui jumlah personel yang ada sekarang masih kurang terutama melihat luas perairan yang harus dijaga dan potensi ancaman yang ada.

“Nggak bahaya, ta? Jadi bayangkan seperti itu (kondisinya, red.),” kata Irvansyah.

Tidak hanya personel, alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) Bakamla juga terbatas. Sejauh ini, Irvansyah menyebut Bakamla hanya diperkuat 10 kapal, yang operasionalnya dibagi ke tiga zona, yaitu Zona Barat, Zona Tengah, dan Zona Timur.

“Kalau melihat peta Indonesia kayaknya wah bingung ya. Bagaimana dengan 10 kapal mengamankan seluruh perairan Indonesia?” kata Irvansyah menjawab pertanyaan wartawan.

Irvansyah, yang merupakan Kepala Bakamla ke-10 dan puluhan tahun mengabdi sebagai prajurit TNI AL, memperkirakan jumlah ideal armada patroli Bakamla sekitar 90 kapal.

Dari jumlah itu, masing-masing zona diperkuat oleh 30 kapal. Jika melihat situasi saat ini, maka kapal yang dibutuhkan sekitar 9 kali lipat dari jumlah yang ada.

Tak berhenti di kapal, Irvansyah melanjutkan armada patroli Bakamla juga harus diperkuat dengan senjata-senjata yang memadai. Pasalnya, ancaman yang dihadapi oleh Bakamla untuk menindak pelanggaran hukum di laut pun bukan pelanggaran biasa karena personel Bakamla harus menghadapi di antaranya perompak, sindikat perdagangan orang, dan mafia narkoba. Risiko semacam itu pun wajib diantisipasi dengan kemampuan yang memadai, salah satunya kapal-kapal patroli yang dilengkapi dengan senjata.

Terkait itu, Irvansyah menyebut empat kapal patroli Bakamla bulan ini dilengkapi dengan empat senjata. Uji coba senjata itu juga digelar Bakamla pada akhir pekan lalu (24/12) di perairan dekat Batam, Kepulauan Riau.

Empat kapal patroli Bakamla yang terlibat uji coba senjata meriam SMASH 30 mm buatan Aselsan, Turki, yaitu KN Bintang Laut-401, KN Ular Laut-405, KN Singa Laut-402, dan KN Belut Laut-406. Kapal-kapal tersebut menguji coba senjata baru mereka untuk menembak sasaran sejauh 400 meter hingga 1.500 meter.

Evaluasi dari hasil uji itu, Irvansyah menyebut tiga meriam berhasil menembak sasaran, sementara satu meriam masih butuh penyempurnaan. Dia melanjutkan senjata terakhir itu akan kembali diuji coba awal 2024.

Kepala Bakamla RI berharap seluruh kapal dapat dipersenjatai. Dalam waktu dekat, dia berharap ada tambahan dua kapal yang juga dapat diperkuat meriam 30 mm.

“Jadi mudah-mudahan ini menambah kemampuan Bakamla untuk pengamanan di laut karena selama ini kami tidak memiliki meriam. Jadi bagaimana? Satpam saja bawa pentung, Bakamla yang di tengah laut, kalau tidak ada pentungnya, tidak ada senjatanya, didadah-dadah saja itu pelanggaran,” kata Irvansyah sambil menunjukkan gesture melambaikan tangan saat menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam setahun terakhir, ada beberapa pelanggaran hukum di laut yang menjadi sorotan Bakamla, di antaranya pemindahan barang (transshipment) ilegal dan upaya mengelabui data AIS (automatic identification system). Untuk transshipment ilegal, Bakamla pada tahun ini berhasil menangkap kapal supertanker berbendera Iran, MT Arman 114, di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia pada 7 Juli 2023.

Bakamla saat itu mengerahkan kapal patrolinya, KN Pulau Marore-322 untuk menindak pelanggaran tersebut. Namun, KN Pulau Marore saat itu menghadapi dua supertanker — yang masing-masing ukurannya lebih dari luas lapangan sepak bola. Alhasil, KN Pulau Marore hanya mampu membayang-bayangi satu supertanker berbendera Iran, sementara untuk supertanker lainnya, yang berbendera Kamerun, MT STinos, berhasil melarikan diri.

Dalam upaya mengejar supertanker Iran itu, kapal patroli Bakamla kemudian dibantu oleh coast guard Malaysia, mengingat MT Arman 114 berusaha kabur sampai masuk wilayah ZEE Malaysia. Di perairan Malaysia, coast guard Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mengerahkan sejumlah kapal dan mengerahkan pasukan khususnya untuk menghentikan aksi melarikan diri MT Arman 114.

Berkaca dari pengalaman itu, penambahan kekuatan alpahankam, personel, dan terakhir anggaran pun menjadi keniscayaan.

Terkait anggaran, Kepala Bakamla menilai anggaran yang ada saat ini tidak dapat sepenuhnya dialokasikan untuk patroli. Setidaknya, ada tiga pos utama untuk alokasi anggaran Bakamla, yaitu operasi yang mencakup patroli (30 persen), pemeliharaan dan perawatan alpahankam (30 persen), kemudian latihan dan lain-lain (30 persen).

Jika harapan menambah armada patroli itu terwujud, tentu anggaran untuk Bakamla RI pun perlu untuk ditambah.


Bekerja di tengah keterbatasan

Terlepas dari keterbatasan yang ada, Bakamla RI pun tidak kehilangan akal.

Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut dan Polri (Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri) menjadi salah satu cara yang efektif untuk tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi Bakamla memastikan seluruh perairan Indonesia aman dan menjamin penegakan hukum di laut berjalan.

Berbekal kerja sama itu, Bakamla menjalankan tugasnya dalam bentuk patroli bersama, patroli terkoordinasi, dan patroli tingkat nasional bersama instansi-instansi terkait lainnya. Alhasil, meskipun dari sisi anggaran sebetulnya tidak memadai, beberapa operasi patroli tetap dapat berjalan. Irvansyah mencontohkan salah satunya operasional KN Pulau Marore berpatroli di perairan sekitar Aceh.

“(KN Marore) sampai sekarang masih di laut,” kata Irvansyah.

Dia melanjutkan Bakamla tetap mengerahkan armadanya demi mengantisipasi potensi ancaman pelanggaran di laut pada awal 2024. “Kami tetap waspadai untuk 2024, kami akan tetap laksanakan operasi, walaupun 2023 ini sebenarnya sudah habis (anggaran untuk operasi, red.),” kata dia.

Tidak hanya memanfaatkan kerja sama dalam negeri, Bakamla juga membangun kemitraan dengan coast guard di kawasan dan dengan negara-negara tetangga, antara lain Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Terkait itu, Bakamla RI pada tahun ini memimpin ASEAN Coast Guard Forum 2023 di Jakarta pada 6–9 Juni 2023. Forum yang untuk pertama kalinya dipimpin Indonesia itu dihadiri oleh enam negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Forum itu merupakan wadah untuk menyatukan coast guard-coast guard di Asia Tenggara untuk saling berjejaring, menggelar latihan bersama, dan juga berkoordinasi. Berkat hubungan baik itu, pelanggaran hukum yang dilakukan supertanker Iran MT Arman 114 pun dapat ditindak oleh Bakamla RI bersama APMM.

“Itu adalah contoh kerja sama yang baik negara kita dengan negara-negara tetangga, saat kita sedang pengejaran sampai mereka keluar wilayah kita dan masuk negara lain, saat itu kita hanya cukup pakai handphone, segera dikasih dan dibantu,” kata Irvansyah.

Terlepas dari hubungan baik dengan coast guard negara-negara tetangga, Bakamla RI pada usianya yang ke-18 tahun, tentu wajib punya kemandirian, yang artinya coast guard Indonesia pada waktunya nanti harus punya kekuatan dan kemampuan yang menghalau berbagai jenis ancaman.

Alasannya, Irvansyah menyebut laut ialah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, segala upaya memperkuat pertahanan dan menjaga keamanan di perairan Indonesia pun menjadi keniscayaan.













 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2023