Kantor Imigrasi Jakarta Utara periksa enam WNA China pada Jumat

diduga menyalahi administrasi keimigrasian

Jakarta (ANTARA) - Petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Jakarta Utara memeriksa enam warga negara asing (WNA) asal China secara mendalam di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara, Jumat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Qriz Pratama di Jakarta Utara, Jumat, mengatakan petugas memeriksa keenam WNA itu karena diduga menyalahi administrasi keimigrasian dengan tinggal menetap di wilayah Jakarta Utara.

"Kami menduga terdapat kesalahan administrasi. Sehingga perlu untuk dilakukan pendalaman,” kata Qriz.

Sembilan WNA ditemukan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara saat pelaksanaan operasi Jagratara di lingkungan apartemen kawasan Ancol, Pademangan, Kamis (28/12).

Operasi Jagratara dilaksanakan atas perintah Direktur Jenderal Imigrasi melalui Surat Edaran Nomor IMI.5-GR.03.06-538 tanggal 19 Desember 2023 terkait Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dengan Kendali Pusat di Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2023, dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan tahun baru 2024 serta kesiapan Pemilu tahun 2024.

Hasil operasi di lingkungan apartemen, petugas menemukan dua WN Tiongkok berkegiatan sesuai dengan izin tinggal yang mereka gunakan, dua di antaranya menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS).

Selanjutnya enam WN Tiongkok, berdasarkan dokumen perjalanan milik mereka, ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian. Maka dilakukan pemeriksaan lebih mendalam di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.

Empat di antaranya menggunakan ITAS, satu menggunakan izin tinggal kunjungan (ITK), dan satu menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival/ VOA).

Kepala Sub Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Rizki Febrianda mengatakan apabila terbukti melanggar, petugas dapat mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal.

“Apabila memang terbukti melanggar, tentunya dapat dikenakan TAK, dapat berupa deportasi dan juga penangkalan untuk tidak dapat memasuki wilayah Indonesia,” kata Rizki.

Rizki menambahkan pelaksanaan operasi di wilayah apartemen tersebut dikarenakan banyaknya aduan masyarakat yang diterima Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara terkait orang asing yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.
Baca juga: Sepanjang 2023, Imigrasi Jakpus terbitkan izin tinggal bagi 16.820 WNA
Baca juga: Imigrasi sebut teknologi pengenalan bisa deteksi wajah WNA di bandara
Baca juga: WN China diduga palsukan KTP WNI inisial S