Perkembangan ini didorong oleh langkah-langkah pemerintah untuk menstabilkan anggaran nasional, kata Birnbaum.
Gagasan bahwa listrik dan gas "kemungkinan akan menjadi lebih mahal lagi mulai 2024" setelah penurunan harga baru-baru ini "bukanlah kabar baik bagi konsumen," katanya kepada surat kabar Rheinische Post.
"Ini merupakan biaya tambahan akibat isu politik yang harus dibebankan oleh semua pemasok kepada pelanggan gas dan listrik," kata Birnbaum.
Jika dibandingkan dengan periode sebelum krisis energi pada 2021, harga listrik grosir masih dua kali lipat lebih tinggi, yakni 100 euro (sekitar Rp1,7 juta) per megawatt-jam (MWh).
"Saya tidak memperkirakan harga akan turun kembali ke level 2021," kata Birnbaum.
Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman yang membatalkan realokasi dana bantuan COVID-19 untuk kebijakan iklim pada November, pemerintah Jerman memangkas 5,5 miliar euro dalam bentuk subsidi untuk operator jaringan listrik.
Pemerintah Jerman juga menaikkan harga CO2 untuk gas dari 30 menjadi 45 euro per ton.
Keputusan tersebut "pada dasarnya merupakan kesempatan besar bagi para politisi dan masyarakat untuk memikirkan kembali pengeluaran dan prioritas," kata Birnbaum.
Dia menambahkan bahwa Jerman harus berinvestasi lebih banyak lagi untuk masa depan negara itu.
"Satu-satunya cara untuk mempertahankan kemakmuran kita adalah melalui inovasi," kata dia.
Menyusul kekhawatiran terkait kelangkaan gas pada musim dingin tahun lalu, CEO E.ON itu percaya bahwa kali ini Jerman "jauh lebih siap," dengan fasilitas-fasilitas penyimpanan gas yang "terisi penuh."
Namun, jika terjadi eskalasi dalam situasi di Timur Tengah, "hal itu akan berdampak terhadap semua pasar energi," ujarnya memperingatkan.
Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
