Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menangani potensi terjadinya pengaruh negatif tersebut. Tidak hanya melalui solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan jalan keluar yang berkesinambungan dan dapat mengakomodasi semua pihak.
“Kita berharap tahun politik ini tidak memberikan pengaruh negatif terhadap situasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Kalaupun ada, kita berharap pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama menanganinya,” kata Libasut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Libasut, negara selama ini telah berhasil menjaga kerukunan umat beragama. Tampak dengan semakin menurunnya jumlah konflik yang terjadi dengan latar belakang perbedaan etnis atau agama pascareformasi.
“Kita harus akui bahwa selama ini pemerintah serta masyarakat telah berhasil dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sejauh ini, temuan konflik sosial yang terjadi seperti pada masa-masa awal reformasi semakin berkurang,” katanya.
Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama, ras, etnis, dan latar belakang. Namun, kata dia, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti kebijakan yang masih memfavoritkan kelompok tertentu dan kurangnya ruang perjumpaan antaragama, suku, dan golongan.
Menurutnya, penyebaran literasi yang moderat untuk menjembatani berbagai golongan dan latar belakang juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap eksistensi agama, kelompok, dan golongan yang berbeda berpotensi memunculkan intoleransi.
Ia mengakui potensi kampanye negatif akan tetap ada. Selain karena kurangnya literasi dalam memahami keberagaman, informasi dari media sosial atau internet yang tidak tepat juga menjadi faktor masyarakat termakan narasi intoleran.
“Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap isu-isu internasional perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa mengambil kesimpulan dengan lebih berimbang,” kata Libasut.
Untuk itu, Libasut berharap kemajuan Indonesia dalam memelihara kerukunan masyarakat antargolongan tidak dirusak oleh kepentingan sesaat, seperti dengan politik identitas dan politisasi agama di tahun politik. Pemilu 2024, kata Libasut, harus dirayakan dengan suka cita.
“Penggunaan isu identitas untuk kepentingan elektoral bisa menjadi baik selama tidak mendiskreditkan pihak tertentu karena perbedaan latar belakangnya. Strategi politik pemenangan calon tertentu yang menggunakan isu identitas secara diskriminatif inilah yang harus kita tolak,” ujarnya.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
