Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap memilih posisi sebagai lembaga pengontrol pemerintahan dan menolak untuk duduk di kursi kabinet. "Kami memutuskan untuk tetap menjadi partai pengontrol pemerintahan meski dari awal pembentukan kabinet sudah ada tawaran," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung kepada wartawan di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan, partainya konsisten menjadi pengontrol. Sebagai salah satu partai terbesar dan pemenang Pemilu 2004 akan lebih ideal jika mengambil tempat sebagai lembaga kontrol pemerintahan. "Dalam pemerintahan harus ada check and balance agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya," katanya. Menurut dia, penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan itu harus dikontrol dan diperhatikan dengan benar agar kepentingan rakyat tidak terlanggar. "Kalau sudah menyimpang kan rakyat juga yang dirugikan," katanya. Oleh karena itu, pihaknya berusaha mengakomodir kepentingan rakyat dengan cara meluruskan kebijakan pemerintahan yang dinilai menyimpang dan merugikan rakyat. Untuk kepentingan itu, sebelumnya Fraksi PDIP DPR RI mengirim delegasi khusus ke Jerman untuk studi banding mengenai oposisi di negeri itu pada 17 Juni 2006. Sebanyak lima anggota fraksi yaitu Hasto Kristanto, Theodorus Koekrits, Bambang Wuryanto, Eva Sundari dan Ismayatun mengikuti program kunjungan bertajuk "Studi Fungsi Demokrasi Oposisi dalam Sistem Politik Jerman" yang difokuskan di Berlin, Negara Bagian Mainz dan Wiesbaden. Tujuan kegiatan itu adalah untuk mempelajari fungsi-fungsi demokrasi oposisi dalam sistem pemerintahan parlementer serta kerja oposisi dalam aktivitas keseharian parlemen Jerman. "Selain itu, kami juga ingin perubahan kehidupan berbangsa di Indonesia menjadi lebih baik," kata Pramono saat menghadiri acara pernikahan massal yang diselenggarakan Relawan Perjuangan Demokrasi di Rawabunga Jakarta Timur.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006