Sektor finansial misalnya sangat dominan, ada 105 pelaku tapi 4 pelaku besar menguasai 71 persen market cap (market capitalization).
Kedua ialah sektor energi yang memiliki sekitar 83 pelaku, tetapi 2 pelaku besar menguasai 67 persen market cap.
"Sektor yang kita harapkan menjadi pendorong inovasi, yakni industri dan teknologi masih kecil. Kalau kita ingin pasar modal kita menjadi pendorong pembangunan, maka sektor-sektor masa depan itu harus kita dorong,” ucapnya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal 2023-2029, Jakarta, Senin.
Kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) ratio masih sangat rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, peningkatan level kapitalisasi pasar modal Indonesia hanya 8 persen dari 40 persen pada 1996 menjadi 48 persen pada 2022.
Untuk mendongkrak kapitalisasi pasar modal Indonesia, maka dari sisi supply side, yaitu BUMN, harus didorong untuk go public. Kemudian, perusahaan-perusahaan joint venture harus dipastikan memiliki komitmen untuk Initial Public Offering (IPO) sebagai syarat mendapatkan insentif fiskal yang ada, serta sektor-sektor masa depan perlu dipermudah agar dapat listing.
Meninjau dari demand side, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain mengembangkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini, dan mendorong Gerakan Nasional Menabung Saham.
“(Saat ini), ada gerakan-gerakan nasional menabung saham, gerakan bagus tapi tidak resonate. Kalau AMIN menang, saya pastikan Cak Imin, Mas Anies, akan jadi marketer pasar modal Indonesia,” kata Wijayanto.
Bagi AMIN, pemerintah harus berkolaborasi dengan pelaku industri untuk meningkatkan literasi keuangan mengenai pasar modal terhadap masyarakat. Hal tersebut dilakukan di antaranya dengan membangun kesadaran publik terkait mindset keuangan atau pasar modal sejak dini yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga menengah atas.
“(Misalnya), kalau ada cerita dalam buku anak-anak SD, dituliskan bahwa ayahnya seorang petani, ibunya adalah ibu rumah tangga. Kenapa tidak diganti jadi ayahnya adalah bankir dan ibunya adalah ibu rumah tangga yang setiap hari main saham? Kenapa tidak itu kita mulai masukkan dari sekarang, sehingga mindset itu terbangun?,”
Upaya mendongkrak kapitalisasi pasar turut memerlukan enabling enviroment yang berkaitan dengan kepastian hukum, yakni melindungi investor publik dari fraud dan perilaku manipulatif, serta melindungi investor quasi pemerintah terhadap temuan audit akibat interpretasi “kerugian negara”.
“Kita berbicara kepastian hukum, bagaimana dengan retail investor kita, invest kemudian uangnya hilang? Bagaimana dengan institusi yang quasi government? Mereka boleh invest di pasar modal, tetapi ketidakjelasan hukum membuat kalau harga turun jadi temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). (Lalu), LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ada Rp140 triliun uang di sana, tidak setetes pun masuk ke pasar modal (karena belum ada kepastian hukum yang dibangun). Tidak hanya LPDP, lembaga quasi government banyak sekali nilainya ratusan triliun, (sehingga) ini harus kita terobos dari regulasi,” ungkap dia.
Selain kepastian hukum, pasar modal yang berintegritas dan efisien harus diwujudkan. Artinya, pemerintah harus sadar menahan diri untuk berhutang atau menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) karena menimbulkan crowding out.
Baca juga: AMIN: Pasar modal bagian tak terpisahkan untuk sejahterakan Indonesia
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
