Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 4.000 karyawan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), Senin, mendatangi Istana Merdeka Jakarta dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekan Menteri Negara BUMN serta Direksi PPD agar segera membayar hak karyawan yang selama ini terabaikan. Sejumlah karyawan yang ikut dalam aksi yang melibatkan 14 Depo PPD se Jabodetabek itu mengatakan, mereka belum menerima gaji selama delapan bulan terakhir sehingga tidak sedikit yang terpaksa "gali lobang tutup lobang" untuk menghidupi keluarganya. Bahkan, ada dua anak karyawan peserta aksi yang belum menerima ijazah SMU-nya karena orangtuanya tidak mampu membayar biaya sekolah, kata Muhasan peserta aksi yang membawa istri dan anaknya yang masih duduk di bangku SD. "Bukan cuma nggak bisa nebus ijazah. Anak saya yang baru masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga sampai sekarang belum bayaran sehingga terancam dikeluarkan dari sekolahnya," ujarnya sambil menangis. Untuk dapat bertahan hidup, ia terpaksa berhutang kepada rentenir untuk membayar kontrakan rumah dan makan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Koordinator aksi Perum PPD, R Hasibuan, mengatakan, demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang sudah digelar selama dua hari di depan Kantor Kementerian Negara BUMN untuk menuntut hak-hak mereka yang diabaikan. "Sayangnya, kami tidak mendapatkan respon positif dari Meneg BUMN, Sugiharto, dengan alasan dirinya sedang pergi keluar kota," katanya. Menurut dia, Meneg BUMN itu tidak berkompeten dalam menangani permasalahan gaji karyawan PPD yang sudah delapan bulan belum juga dibayarkan. Para karyawan mengadukan nasibnya kepada Presiden Yudhoyono dengan harapan Kepala Negara dapat mendesak Meneg BUMN, Sugiharto, agar memenuhi janjinya sesuai amanat Presiden RI tentang penyelesaian masalah di Perum PPD secara utuh, kata Hasibuan. Dia mengatakan, para karyawan yang mengikuti aksi itu tidak akan pulang sebelum Presiden Yudhoyono merespon tuntutan mereka. Slamet R A, karyawan yang ikut dalam aksi itu, mengatakan, selama 30 tahun bekerja di Perum PPD, ia bahkan tidak pernah mendapatkan kenaikan golongan meski pernah dinobatkan sebagai sopir teladan. "Sudah 30 tahun bekerja di PPD, saya hanya mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp10.000 saja setiap dua tahunnya. Kami ini punya anak yang butuh makan dan biaya pendidikan. Dimana hati nurani para penguasa negeri ini? Kalau begini lebih enak zaman Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar dia. Ia mengatakan, total nilai aset PPD yang kabarnya sekitar Rp900 miliar tidak mungkin tidak dapat membayar gaji karyawan. "Masa total aset yang dimiliki PPD tidak dapat membayar gaji karyawan yang hanya membutuhkan dana sekitar Rp320 miliar saja," katanya. Slamet mengatakan, para karyawan sudah berulang kali menuntut Direksi Perum PPD agar membayarkan hak pekerjanya, namun pihak Direksi hanya mengumbar janji dengan mengatakan bahwa aset PPD belum laku terjual. Karyawan lain, Abdul Manan, mengatakan, Direksi pernah berjanji kepada karyawan untuk memberikan bantuan pinjaman uang sebesar dua juta rupiah pada 9 Juli lalu untuk membantu mereka membayar keperluan sekolah anak pada tahun ajaran baru. Namun janji tinggal janji, hingga kini mereka belum menerima sepeser pun pinjaman yang dijanjikan Direksi PPD itu, bahkan gaji selama delapan bulan pun belum dibayar, katanya menambahkan.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006