"KPU mengurusi laporan dana kampanye, kalau dananya partai bukan urusannya KPU. Jadi, kalau ada seliweran dana ke bendahara partai, bukan urusannya KPU," kata Hasyim usai menghadiri acara serah terima pinjam pakai gedung pemilu di Denpasar, Bali, Kamis.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai adanya aliran dana ke bendahara 21 partai politik.
"Nah, apakah ke rekening bendahara partai itu menjadi salah satu sumber dana kampanye, kan aliran dananya PPATK yang tahu. Tetapi yang diurus KPU sekali lagi adalah laporan dana kampanye, termasuk rekening dana kampanye, bukan laporan keuangan partai atau rekening partainya," sambung Ketua KPU RI.
Baca juga: PPATK: Laporan dugaan transaksi janggal di Pemilu 2024 meningkat
Berbeda cerita jika pelanggaran menyangkut laporan dana kampanye yang harus disetor ke KPU. Dalam hal ini, Hasyim tegas menyampaikan bahwa ada aturan dan batasan yang telah diatur, termasuk sanksi yang pada pemilu-pemilu sebelumnya juga sudah diterapkan.
"Kalau tidak melaporkan dana kampanye setidaknya dia menang, yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, selama ini ada," ujarnya.
Akan tetapi, hal ini baru dapat ditelaah penyelenggara setelah Pemilu 2024 selesai karena ada rangkaian dalam proses pelaporan dana kampanye, seperti saat ini yang masih tahap laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca juga: Perludem minta Bawaslu proaktif tindak lanjuti temuan PPATK
Hasyim menjelaskan soal aturan-aturan perolehan dana peserta politik, seperti perbedaan dana yang bersumber dari individu calon legislatif, dana dari partai, dan sumbangan yang memiliki batas nominal.
Jika sumbangan tersebut berasal dari korporasi, KPU RI menetapkan maksimal nominal Rp7,5 miliar dan dari perseorangan Rp2,5 miliar. Dari laporan yang diterima akan dilihat rinciannya dan ketika melebihi aturan akan dikembalikan ke kas negara.
"Kemudian dilarang menerima sumbangan dana asing. Dana asing itu bisa berasal dari pemerintah asing, perusahaan asing, atau warga negara asing, itu dilarang. Kami baru bisa memastikan ada pelanggaran atau tidak nanti setelah diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU," jelas Hasyim.
Baca juga: Mahfud tanggapi temuan PPATK soal aliran dana Rp195 miliar
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang hadir dalam acara itu mengatakan laporan dari PPATK mengenai aliran dana ke bendahara 21 partai politik justru menjadi informasi awal bagi lembaganya.
Sebagai pengawas jalannya Pemilu 2024, Bawaslu akan berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan PPATK soal laporan temuan itu untuk klasifikasi terlebih dahulu apakah ini masuk tindak pidana.
"Informasi PPATK itu adalah informasi yang sangat rahasia, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh sebab itu, ini adalah informasi awal kepada Bawaslu yang tentu akan kami proses juga, kemudian bisa kami sampaikan kepada teman-teman penegak hukum nantinya," kata dia.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Jakarta, Rabu (10/1) menyampaikan temuan soal aliran dana ke bendahara 21 partai politik sebanyak 9.164 transaksi sepanjang tahun 2022 hingga 2023.
Nominal dana itu mencapai Rp195 miliar. Bahkan, PPATK juga menerima laporan dari International Fund Transfer Instruction bahwa ada 100 orang daftar calon tetap Pemilu 2024 yang terlibat dan menerima dana senilai Rp7,7 triliun dari luar negeri.
Baca juga: TKN sebut temuan PPATK belum tentu tindak pidana
Baca juga: KPU: Tak ada wewenang dalami temuan PPATK soal bendahara 21 parpol
Baca juga: Timnas AMIN dorong PPATK ungkap data transaksi janggal dana kampanye
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
