Salah satu tahapan yang akan dijalankan oleh KPU RI, kata dia, adalah mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
"Pada 2 Mei kami juga rencananya mendapatkan DP4 dari Kemendagri untuk data pemilih yang dibuat untuk Pilkada," kata Afifuddin di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jakarta, Jumat.
Selain itu, ia mengatakan bahwa rapat-rapat koordinasi (rakor) mengenai persiapan Pilkada akan terus dilakukan oleh pihaknya seiring dengan persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau untuk yang persiapan PHPU dan lain-lain sedang berjalan. Kalaupun ada kegiatan rakor, lebih ke persiapan Pilkada karena tahapan-nya beriringan. Pilkada juga sudah mulai," jelasnya.
Sebelumnya, KPU RI meluncurkan secara nasional proses pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada serentak 2024 di KPU Kota Depok, Jawa Barat.
Baca juga: Bawaslu RI tunggu respon presiden terkait akses data DP4
Anggota KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan bahwa per 23 April 2024 proses pembentukan tersebut dimulai dengan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Dalam hal ini kami akan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan di 7.277 kecamatan dengan jumlah personel yang akan kami rekrut sebanyak 36.385 orang di seluruh Indonesia. Ini baru di level kecamatan," kata Parsadaan di Gedung KPU Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (23/4).
Ia mengatakan bahwa pendaftaran PPK dibuka mulai 23 April hingga 29 April 2024.
Selanjutnya, kata dia, KPU secara berjenjang akan membentuk badan ad hoc di tingkat desa/kelurahan, yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
