"Terkait dengan transparansi anggaran sebenarnya saya sudah menyinggung ini dan Pak Heru sudah menjawab dari pandangan umum fraksi kita pada waktu itu," kata Justin kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Justin menuturkan salah satu yang menjadi sorotannya, yakni terkait pengadaan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang anggarannya mencapai Rp144 miliar.
Dia menyoroti data di laman Smart Planning Budgeting RAPBD 2024 apbd.jakarta.go.id. Di situ, Bina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan namun tidak tertulis detail lokasi pembangunannya.
Baca juga: Legislator minta Bina Marga jelaskan alokasi anggaran untuk jembatan
Ditemukan belanja modal jembatan penyeberangan sebesar Rp144 miliar dengan kode 5.2.04.01.02.0010 yang terbilang janggal dan bisa menjadi temuan di kemudian hari.
Dia menilai situs milik pemerintah provinsi DKI seperti apbd.jakarta.go.id itu terbilang kurang transparan sehingga perlu lebih detail dalam membuka keterbukaan informasi kepada publik.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi PSI DKI itu menegaskan, pihaknya kritis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dan kebijakan Gubernur.
Baca juga: DKI anggarkan Rp15 miliar untuk bangun JPO Kebayoran Lama
Terlebih, dia mendata masih banyak pos belanja yang perlu dikritisi. Harapannya, Gubernur di masa mendatang bisa lebih transparan dan mau lebih merinci anggaran.
"Kita mau ada legasi bahwa sampai akhir PSI kritis terkait anggaran. Contohnya terkait JPO itu kan cuma satu dari sekitar 26 ribu pos belanja," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tujuh jembatan senilai Rp144-145 miliar pada 2024 untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.
"Kami mengajukan permohonan untuk itu dengan anggaran sebesar Rp144 miliar untuk tujuh jembatan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Wiwik Wahyuni saat dihubungi di Jakarta.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
