Perempuan Minang itu lebih mudah menarik anggota kaummnya dengan apa yang dipilihnya,Padang (ANTARA) - Pada 14 Februari mendatang masyarakat di Tanah Air akan memberikan suaranya pada Pemilu 2024. Pesta demokrasi ini akan memilih calon anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota, provinsi, DPR RI, DPD RI, hingga calon Presiden dan calon Wakil Presiden periode 2024-2029.
Khusus di Provinsi Sumatera Barat, konstituen yang akan memberikan suaranya berjumlah 4.088.606 orang dengan rincian 2.207.360 pemilih laki-laki, dan 2.061.246 perempuan.
Secara angka, Provinsi Sumbar memang bukan menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak. Ranah Minang masih kalah jauh dari Provinsi Jawa Barat yang mencatat jumlah DPT 35.714.901, berikutnya Provinsi Jawa Timur 31.402.838, dan Jawa Tengah 28.289.413 jiwa.
Walakin, Provinsi Sumbar dinilai tetap menjadi salah satu barometer perpolitikan di Tanah Air. Alasannya, daerah yang mayoritas didiami oleh Suku Minangkabau ini telah melahirkan banyak tokoh nasional.
Sebut saja Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta merupakan tokoh asli Minangkabau kelahiran Kota Bukittinggi, sebuah kota yang dulu pernah dijadikan sebagai ibu kota negara pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PDRI.
Nama berikutnya ialah Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo atau yang lebih dikenal Buya Hamka, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, Haji Agus Salim, Tan Malaka, dan tidak ketinggalan nama Roehana Koeddoes yakni saudara dari Sutan Sjahrir. Roehana merupakan wartawati pertama di republik ini.
Dengan latar belakang sejarah tokoh-tokoh besar yang lahir dari rahim perempuan Minangkabau, tak ayal Provinsi Sumbar dijadikan sebagai barometer politik di Tanah Air meskipun kini tidak banyak nama besar asal Minangkabau yang memegang kendali di kancah perpolitikan nasional.
Terlepas dari itu semua, tak bisa dimungkiri Ranah Minang memiliki magnet tersendiri dalam menentukan sosok pemimpin. Kekuatan atau pengaruh itu terletak pada kaum ibu.
Bagi masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal (saparuik) atau berdasarkan garis ibu, kedudukan perempuan begitu dihormati.
Menurut Bundo Kanduang (tokoh perempuan) Provinsi Sumbar Prof. Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib, kedudukan perempuan selaras dengan pepatah "pai tampek batanyo, pulang tampek baiyo". Jika disederhanakan dalam Bahasa Indonesia, kurang lebih peribahasa itu bermakna perempuan merupakan tempat bertanya dan meminta nasihat sekaligus tempat untuk menyampaikan kabar berita.
Reno yang merupakan ahli waris Kerajaan Pagaruyuang mengutarakan, bagi perempuan Minangkabau pemilu merupakan suatu hal yang penting. Sebab, hal itu akan turut memengaruhi nasib masyarakat selama 5 tahun ke depan termasuk bagi dirinya.
Oleh karena itu, sebelum menentukan atau menjatuhkan pilihan kepada seorang calon, perempuan Minangkabau atau masyarakat secara umum akan melihat sisi takah, tageh, dan tokoh.
Ketiga aspek itu menjadi faktor utama yang diperhatikan masyarakat Minangkabau sebelum menentukan pilihan. Hal itu meliputi nilai ketokohan calon, kegigihan, hingga konsep atau gagasan yang diusung.
Merujuk pada sistem kekerabatan yang dipakai masyarakat Minangkabau yakni bersuku ke ibu dan bernasab ke ayah, terdapat empat hal besar yang diatur. Pertama kedudukan, posisi, dan peran perempuan.
Kedua, kedudukan, posisi, dan peran laki-laki, ketiga harta pusaka, serta terakhir hal-hal yang mengatur tentang perkauman. Artinya, perempuan Minangkabau mempunyai peran strategis dan penting sekaligus menjadi puncah dari sistem kekerabatan yang dianut.
Secara aturan adat hanya delapan posisi yang tidak bisa ditempati atau diisi perempuan Minangkabau yaitu Datuak, Manti, Malin, Dubalang, Imam, Katik, Bilal, dan Kadi. Di luar delapan jabatan itu perempuan Minang boleh mencalonkan diri termasuk jika ingin menjadi calon anggota DPR bahkan menjadi calon presiden sekalipun.
Yang delapan itu hak laki-laki. Namun di luar delapan itu perempuan Minangkabau diberikan kebebasan termasuk jika sanggup menjadi presiden.
Sayangnya, sejak satu dekade terakhir minat kaum perempuan untuk ikut berlaga secara politik di eksekutif maupun legislatif tidak begitu signifikan. Padahal, jika melihat sumber daya dan pengaruh yang dimiliki kaum hawa, Ranah Minang memiliki kesempatan yang besar.
"Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa mereka tidak tertarik. Namun pendapat saya itu lebih bagaimana perempuan meletakkan pilihannya sendiri," kata Reno.
Perempuan menyukseskan pemilu
Sebagai kelompok yang memiliki pengaruh besar di masyarakat terutama bagi kaumnya, perempuan Minangkabau mempunyai andil besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan.
Apalagi, dengan menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari ibu, yang masyarakatnya menempatkan kaum perempuan sebagai kelompok yang dihormati.
"Perempuan Minang itu lebih mudah menarik anggota kaummnya dengan apa yang dipilihnya," kata pemilik nama pena Upita Agustine tersebut.
Puti Reno berkeyakinan para perempuan Minangkabau akan memberikan hak politiknya pada 14 Februari 2024 di tiap-tiap tempat pemungutan suara. Sebab, sedari kecil anak-anak Minangkabau telah diajarkan tentang hak dan tanggung jawab dalam keluarganya.
Bagi orang Minangkabau, jika tidak berpartisipasi dalam memilih maka ia merasa rugi. Tingginya antusiasme kaum perempuan dalam menyongsong Pemilu Tahun 2024 juga tergambar dari berbagai ruang diskusi, baik secara virtual maupun tatap muka.
Khusus di organisasi Bundo Kanduang Sumbar, Reno menyebut kaum ibu yang tergabung di instansi itu hampir setiap hari membahas perkembangan politik nasional dan mendiskusikan calon presiden yang akan dipilih.
Bagi guru besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas tersebut, berbicara politik tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Hanya, perempuan Minangkabau akan lebih mengutamakan pemimpin yang telah terbukti dan memberikan dampak-dampak positif kepada masyarakat termasuk bagi kelompok perempuan.
Dari sekian perempuan legislator asal Ranah Minang yang kini duduk di kursi parlemen, belum semua anggota DPR RI yang peduli terhadap kaum perempuan di Sumbar.
Idealnya, mereka yang duduk sebagai wakil rakyat menjadikan organisasi Bundo Kanduang Provinsi Sumbar sebagai tempat untuk menyerap aspirasi termasuk mencarikan jalan keluar berbagai permasalahan yang dihadapi.
Bahkan, ada juga anggota DPR RI yang hanya menemui atau berkoordinasi dengan Bundo Kanduang Provinsi Sumbar sesaat sebelum pemilu berlangsung. Sementara, ketika sedang duduk di kursi parlemen, mereka hampir tidak pernah bertandang ke organisasi Bundo Kanduang.
"Banyak juga kita lihat perempuan-perempuan yang duduk di lembaga itu (DPR RI) tapi tidak memperjuangkan perempuan," ucapnya.
Penulis puisi berjudul Bianglala (1973) Dua Warna (1975) Terlupa dari Mimpi (1980) Sunting (1995), serta beberapa puisi lainnya itu mengajak masyarakat, terutama perempuan, Minangkabau untuk memberikan hak politiknya pada Pemilu 2024.
Perempuan diminta betul-betul cermat dan memahami gagasan setiap calon yang akan dipilih, dan berkaitan dengan kepentingan perempuan jangka panjang.
Ia menyarankan perempuan memilih pemimpin dengan akal sehat, hati yang jernih, dan tidak dengan pengaruh atau iming-iming macam-macam.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar Surya Efitrimen mengatakan sepanjang tahapan pemilu lembaga ini telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.
Upaya-upaya tersebut di antaranya sosialisasi dan diskusi tentang kepemiluan dengan kalangan pemilih pemula, pemilih perempuan, hingga pemilih penyandang disabilitas. Bahkan, KPU setempat juga memaksimalkan peran media massa untuk menyosialisasikan tahapan-tahapan pemilu 2024.
Khusus sosialisasi bagi pemilih pemula, KPU mendatangi sejumlah sekolah, perguruan tinggi, dan pondok pesantren. Sasarannya yakni mengajak peserta didik maupun santri yang memiliki hak pilih agar ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk memberikan hak suaranya.
Setiap mengadakan sosialisasi tentang tahapan pemilu, KPU juga mengundang berbagai pihak termasuk Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan organisasi Bundo Kanduang Sumbar.
Terkait target partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU RI di atas 82 persen, Surya Efitrimen optimistis target yang sama juga dapat diwujudkan di Provinsi Sumbar.
Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih secara nasional berada pada angka 81 persen dari target 77,5 persen. Sementara, capaian partisipasi pemilih di Ranah Minang hanya 78,8 persen.
Target tersebut dapat tercapai apabila sosialisasi tentang kepemiluan terus dimasifkan ke berbagai kalangan pemilih termasuk pemilih pemula maupun kaum perempuan. Termasuk menggaungkan pesan-pesan positif di masyarakat tentang pentingnya pemilu.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
