Kita sudah menerapkan layanan secara digital di pelabuhan, jadi jangan sampai ada lagi pungutan liar (pungli).Banjarmasin (ANTARA) - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta otoritas pelabuhan maupun unit pelaksana pelabuhan di seluruh Pulau Kalimantan tetap menjaga integritas dalam pelayanan bongkar muat kapal untuk mencegah praktik korupsi.
“Kita sudah menerapkan layanan secara digital di pelabuhan, jadi jangan sampai ada lagi pungutan liar (pungli),” kata Tenaga Ahli Madya Kepelabuhan Tim Stranas PK Febriyantoro, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.
Dia menyampaikan hal itu setelah mengikuti kegiatan focus group discussion (FGD) tata kelola pelayanan kapal dan bongkar muat mineral dan batu bara (minerba) berbasis digital, yang digelar di Kota Banjarmasin, dan dihadiri Kementerian ESDM serta seluruh kantor kesyahbandaran maupun unit pelaksana pelabuhan se-Kalimantan.
“Saat ini lembaga kementerian sedang fokus pembenahan operasional, sehingga diperlukan peran otoritas pelabuhan dalam pengawasan dan pelayanan bongkar muat kapal khususnya yang menyangkut mineral dan batu bara (minerba),” ujarnya.
Kendati pemerintah pusat fokus dengan pembenahan operasional, kata dia lagi, fungsi pengawasan tata kelola pelabuhan terus ditingkatkan, yakni dengan memberlakukan sistem layanan digital di pelabuhan.
Febriyantoro menuturkan layanan digital diterapkan untuk mendukung arah kebijakan pemerintah pusat terkait strategi nasional pencegahan korupsi.
Dia mengungkapkan, apalagi terkait bongkar muat kapal yang berhubungan dengan minerba sangatlah rumit dengan berbagai tahapan dan negosiasi.
Menurut dia, hal itu wajar karena minerba bukanlah hanya kepentingan satu atau dua pihak, tetapi untuk kepentingan hidup orang banyak.
Oleh karena itu, Febriyantoro meminta otoritas pelabuhan yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha penambang batu bara di Kalimantan, agar mendukung penuh Stranas PK dalam menentukan strategi komunikasi terkait pembenahan bongkar muat kapal khususnya pada sektor minerba.
“Menko Polhukam Mahfud MD sudah mempunyai tim khusus dalam hal pengawasan sektor minerba, tetapi peran otoritas pelabuhan juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan arah kebijakan nasional terkait pencegahan korupsi,” ujarnya pula.
Baca juga: KPK undang Raffi Ahmad sosialisasikan Stranas PK
Baca juga: Pemerintah tetapkan 6 aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
