Ini disampaikan TGB HM Zainul Majdi saat menyinggung perjalanan karir Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud Md dalam pengajian dan doa bersama untuk Ganjar-Mahfud di GOR Hamzanwadi, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
Untuk itu, TGB mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan melihat bagian terluar para sosok calon pemimpin. Mereka harus memperhatikan rekam jejak hingga bagaimana tanggung jawab para calon pemimpin.
Berkaca dengan hal itu, kata TGB, pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar-Mahfud telah memenuhi syarat menjadi pemimpin negara.
"Rekam jejak yang sebelumnya sudah ditunjukkan ketika Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah (Gubernur), ketika beliau 10 tahun di DPR RI. Ketika Pak Mahfud di kementerian, DPR RI, Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, tidak pernah menyakiti umat," katanya.
Selain itu, kata TGB, Ganjar-Mahfud dinilai memiliki visi-misi yang sangat jelas, diantara yang ditawarkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti menjadi salah satu program unggulan di Pilpres 2024.
Program tersebut, kata TGB, adalah salah satu dari 21 program unggulan Ganjar-Mahfud. TGB mengatakan KTP Sakti mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
"Sekarang itu masih banyak kartu. Maka nanti kalau Ganjar-Mahfud diberikan amanah semua akan kartu itu akan dihilangkan cukup dengan KTP saja," tegas Ketua Harian Partai Perindo ini.
Doktor Ahli Tafsir Alquran ini membeberkan saat ini bantuan yang diterima masyarakat belum terpusat pada satu kartu, melainkan tersebar dalam beberapa kartu. Misalnya seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Tani, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan sebagainya.
"Tapi kelak akan cukup dengan KTP, pupuk untuk petani cukup dengan KTP, solar untuk nelayan cukup dengan KTP, termasuk bantuan untuk guru ngaji juga cukup dengan KTP," beber TGB.
Ditambahkan TGB, program ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Mereka tidak akan diberatkan lagi dengan banyaknya kartu.
"Termasuk satu sarjana untuk keluarga miskin dan semua program-program yang lain. Kesehatan, pendidikan dan ekonomi cukup hanya dengan KTP saja," katanya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
