"Dalam perizinan yang dikeluarkan Intelkam akan diingatkan, termasuk penanggung jawab harus bertanggung jawab jika masih ditemukan peserta yang menggunakan knalpot brong," kata Sonny di Semarang, Minggu.
Ia menegaskan jika ternyata masih ditemukan peserta kampanye yang menggunakan knalpot bising maka penanggung jawab kegiatan akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya.
Baca juga: Polisi jaring seratusan kendaraan knalpot brong di Solo
Oleh karena itu, ia meminta tim-tim pemenangan Pemilu 2024 mengimbau simpatisan atau peserta kampanye agar tertib berlalu lintas, menggunakan helm, dan tidak menggunakan kendaraan berknalpot bising.
Menurut dia, upaya preemtif dan preventif oleh kepolisian untuk mengatasi masalah penggunaan knalpot bising menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
"Tidak hanya tugas polisi, tetapi juga seluruh elemen masyarakat," katanya.
Sonny menjelaskan upaya yang dilakukan dimulai dari hulu ke hilir sehingga bukan semata pada penindakan penertiban.
"Harapannya tindakan represif sebagai upaya terakhir tidak akan terlalu berat," tambahnya.
Baca juga: Pakar minta aparat hukum perbaiki aturan soal knalpot bising
Polda Jawa Tengah juga menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk mendeklarasikan "Jawa Tengah Zero Knalpot Brong" dalam upaya menjaga situasi kondusif Pemilu 2024.
Selama periode 2022 hingga 2024, tercatat sudah dilakukan penindakan terhadap 330 ribu kendaraan berknalpot bising di seluruh Jawa Tengah, dengan jumlah knalpot yang diamankan mencapai 204 ribu unit.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal kampanye terbuka Pemilu 2024 mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024.
Baca juga: Laskar parpol deklarasi "Kulon Progo Tanpa Knalpot Brong" di kampanye
Baca juga: Simpatisan yang akan ikut kampanye diminta tidak gunakan knalpot brong
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
