Jakarta (ANTARA) - Australia merancang sebuah badan penasihat untuk mitigasi risiko artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Pemerintah Australia, disiarkan Reuters, Rabu (17/1) waktu setempat, mengatakan mereka akan bekerja dengan badan industri untuk memperkenalkan panduan dan mendukung perusahaan untuk memberikan label dan tanda air untuk konten yang dibuat dengan AI.

Menteri Pendidikan dan Sains Australia Ed Husic mengatakan AI diprediksi bisa membuat ekonomi bertumbuh, namun, penggunaanya untuk sektor bisnis belum sempurna.

Baca juga: Samsung gencar manfaatkan AI pada perangkat

"Masih ada masalah kepercayaan seputar teknologi itu sendiri dan kepercayaan rendah itu menjadi penghambat penggunaan teknologi. Itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi," kata Husic.

Australia membentuk regulator siber eSafety Commissioner pada 2015, namun, masih cukup tertinggal soal AI.

Pedoman awal AI di Australia akan bersifat sukarela, berbeda dengan Uni Eropa yang peraturan tentang AI bersifat wajib.

Australia mengadakan konsultasi publik tentang AI tahun lalu dan mendapat lebih dari 500 jawaban. Pemerintah Australia mengeluarkan jawaban interim bahwa mereka ingin memperjelas penggunaan AI "risiko rendah" seperti menyaring email sampah dengan yang "risiko tinggi", misalnya membuat konten yang dimanipulasi deepfake.

Baca juga: Microsoft tawarkan langganan AI Copilot senilai Rp311 ribu

Baca juga: OpenAI luncurkan GPT Store, pasar aplikasi AI yang dipersonalisasi

Baca juga: Getty Images luncurkan layanan GenAI baru untuk pelanggan iStock

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024