Kami ingin negara mengintervensi ISPO ini supaya masyarakat terutama pekebun rakyat bisa terstandarisasi dengan ISPOJakarta (ANTARA) - Tim Nasional Pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menilai peran negara penting dalam mendukung pengelolaan kebun kelapa sawit oleh rakyat.
Menurut anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Achmad Nur Hidayat kepemilikan perkebunan kelapa sawit oleh rakyat memiliki luas terbanyak kedua setelah pihak swasta yakni 41 persen dari total luas lahan kelapa sawit di Indonesia.
Kendati demikian dari total luas tersebut, yang telah memiliki sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) hanya 0,31 persen. ISPO sendiri merupakan standar mutu pengelolaan bisnis kelapa sawit secara berkelanjutan di Indonesia.
"Sawit rakyat kita sekitar 41 persen dibandingkan yang private (swasta). Tetapi yang banyak ini tidak diikuti dengan sertifikasi ISPO, angkanya sangat rendah sekali. Dari total luasnya perkebunan sawit yang sudah ISPO itu hanya 0,31 persen untuk jenis perkebunan rakyat," kata Achmad dalam sesi diskusi "Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional" di Jakarta Pusat, Rabu.
Achmad menilai, salah satu persoalan yang dihadapi petani dalam mendapatkan ISPO adalah kurangnya bantuan atau advokasi yang diberikan negara. Pada akhirnya, hasil panen kelapa sawit dari para petani yang kebunnya tidak memiliki ISPO ditolak oleh pabrik pengolahan kelapa sawit.
"Akhirnya apa? Merelakan sawit atau TBS (tandan buah segar kelapa sawit) mereka itu dijual kepada pihak ketiga yang punya sertifikasi dan akhirnya mereka mendapatkan harga yang lebih rendah. Inilah sumber ketimpangan petani sawit kita itu," ujarnya.
Oleh karena itu, Achmad meminta partisipasi lebih aktif dari negara untuk membantu petani dalam mendapatkan sertifikasi ISPO untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kami ingin negara mengintervensi ISPO ini supaya masyarakat terutama pekebun rakyat bisa terstandarisasi dengan ISPO," imbuhnya.
Persoalan berikutnya yang disorot Achmad adalah sulitnya petani kelapa sawit untuk membangun pabrik kelapa sawit (PKS). Dalam kesempatan itu, Achmad mengatakan AMIN berjanji akan mengatur kembali regulasi mengenai hal tersebut guna memudahkan gabungan kelompok tani atau koperasi petani agar bisa mendirikan PKS.
"TBS ini kan keras sekali, tidak bisa diolah dengan manual, mereka membutuhkan mesin dan negara kemudian berintervensi agar mereka bisa memproduksi mesinnya sendiri," tutur Achmad.
Menurutnya, melalui partisipasi aktif negara dalam membantu dalam mendapatkan sertifikasi ISPO dan meningkatkan nilai tambah dari produksi petani sawit, maka akan memberikan dampak positif kepada kesejahteraan petani kelapa sawit.
"Saya kira kalau kita bisa memasifkan, petani bisa punya nilai tambah dan juga dibantu oleh negara sertifikasinya, ini akan secara konkret mensejahterakan para petani Indonesia," ucapnya.
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
