Jakarta (ANTARA) -
Koalisi Perempuan Indonesia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak punya rekam jejak pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal lain pada Pemilu 2024.
 
"Pastikan calon pemimpin kita tidak memiliki latar belakang pernah terindikasi melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Tentukan pilihan pada mereka yang terus membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Maria Kresentia di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis.
 
Koalisi Perempuan Indonesia bersama komunitas Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu RI pada Kamis mengadakan diskusi bertema "Suara perempuan berharga untuk Pemilu".
 
Menurut Maria, diskusi tersebut penting agar perempuan tidak hanya dijadikan objek dalam politik, tetapi juga pelaku yang mengawasi jalannya pemilu, serta memastikan setiap perempuan dapat menggunakan hak politiknya dan menjadi pemilih yang cerdas.
 
Ada empat poin yang ditekankan oleh Maria. Pertama yakni perempuan tidak perlu takut membuat pilihan calon yang benar, yang dapat memajukan Indonesia dan memastikan keberagaman sebagai kekayaan Indonesia yang merupakan identitas bangsa.
 
"Pilih pemimpin yang membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal lain di seluruh Indonesia, untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, pemerintahan, dan pembangunan di semua sektor, dan menjadikan perempuan sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan," ucapnya.

Baca juga: KPI Jember ajak perempuan salurkan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Koalisi Perempuan Pebisnis: Budaya paternalistik hambat pemberdayaan

Baca juga: Koalisi perempuan Banten dukung Muhaimin Iskandar jadi capres 2024
 
Poin kedua, yakni setiap suara perempuan itu berharga, karena satu suara saja sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa.
 
"Perempuan perlu ikut proses demokrasi ini untuk menentukan masa depan Indonesia ke depannya, jangan berpikir apalah artinya satu suara saya karena setiap suara kita berharga," kata dia.
 
Ia juga menekankan agar perempuan tidak tergoda dengan iming-iming jual beli suara atau politik uang.
 
"Perempuan jangan sampai menjual atau menukar suaranya dengan apapun. Kami ingin pemilih perempuan sadar, calon-calon yang menggunakan uang itu akan selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya," ujarnya.
 
Poin ketiga, yakni memastikan calon pemimpin tidak memiliki rekam jejak yang diskriminatif dan mengedepankan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau pernah terindikasi korupsi.
 
"Calon pemimpin yang berperilaku koruptif bukan tidak mungkin akan mengambil hak warganya untuk kepentingan sendiri, dan tidak peduli dengan tugas serta kewajibannya," paparnya.
 
Kemudian, poin terakhir adalah memiliki kesadaran bahwa memilih adalah hak warga negara, dengan memastikan bahwa nama pemilih perempuan ada di daftar pemilih tetap (DPT).
 
"Pastikan kita mengikuti seluruh tata cara pemilihan dan mencoblos sesuai ketentuan, dan jangan terpengaruh dengan suara-suara yang mencoba mempengaruhi kita saat menunggu di TPS, karena suara kita itu hak kita dan rahasia," ungkapnya.
 
Ia juga mengajak seluruh perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pemantauan dan pengawasan, dan memastikan bahwa kehadiran perempuan tidak sekadar menjadi objek dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Koalisi Perempuan dorong peningkatan peran politik

Baca juga: Koalisi Perempuan: pendidikan anak perempuan masih dinomorduakan

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024