Pesta demokrasi ini sejatinya adalah pesta rakyat untuk menentukan para wakil rakyat dan pemimpin yang layak memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama lima tahun ke depan.
Oleh karena itu, untuk menentukan pemimpin yang benar-benar merepresentasikan masyarakat secara umum, diperlukan partisipasi publik dalam jumlah besar.
Di Provinsi Lampung, penyelenggara pemilu menyatakan optimistis bahwa tingkat pemilih dapat melebihi target partisipan Pemilu 2024 secara nasional sebesar 79,5 persen.
Untuk menggapai target tersebut, penyelenggara pemilu menyadari perlunya meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui berbagai sosialisasi dan pendidikan politik.
Sebab, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung berada di peringkat 10 secara nasional terkait angka tidak memilih (golput) pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 2019, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) saat itu sebanyak 6.074.137 jiwa.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Antoniyus Cahyalana menilai golput adalah bentuk ketidakpercayaan pemilih terhadap partai politik, calon, dan bahkan penyelenggaraan pemilu, sehingga mereka bersikap apatis.
Angka golput tersebut besar karena beberapa faktor, di antaranya pemutakhiran data pemilih yang tidak valid, calon pemilih tidak punya KTP- elektronik (e-KTP), jarak TPS yang jauh, dan kendala lainnya seperti pemilih yang sakit dan pemilih berada di luar daerah tempat tinggalnya atau di luar negeri.
Selain itu, terdapat juga hambatan-hambatan geografis, kendala cuaca hujan maupun bencana alam, sehingga masyarakat enggan untuk mencoblos pada kotak suara di hari pemungutan suara.
Dorong partisipasi
Guna menekan angka tidak memilih pada Pemilu 2024, KPU Provinsi Lampung juga telah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
Ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, harus dijawab dengan kerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang Luber dan Jurdil, demokratis, jauh dari intervensi, serta berkualitas dan berintegritas.
Selain itu, KPU juga berupaya meningkatkan kapasitas teknis penyelenggaraan pemilu, dan menyuarakan pentingnya etika penyelenggara pemilu.
Penyelenggara pemilu siap pula meningkatkan partisipasi pemilih lewat pemutakhiran data pemilih. Bahkan, KPU telah membuat pengumuman bahwa masyarakat dapat memilih dengan e-KTP dan masuk ke dalam daftar pemilih khusus (DPK) atau pindah memilih bagi pemilih di luar domisilinya sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb).
KPU juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk melakukan perekaman bagi masyarakat yang ingin memilih dan belum memiliki e-KTP.
Terkait masalah geografis, KPU mencoba memetakan daerah-daerah yang memiliki banyak kantung pemilih seperti di daerah kawasan dan mencoba mendekatkan jarak TPS dengan masyarakat.
KPU menyasar semua kelompok pemilih lewat badan adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dibentuk. Sosialisasi dan edukasi politik melalui cara konvensional maupun digital atau media sosial terus dilakukan dalam upaya menekan angka golput.
Meski demikian, upaya peningkatan angka partisipasi ataupun menekan golput juga perlu kerja sama maupun komitmen bersama dari berbagai pihak, salah satunya partai politik.
Untuk menyongsong hari pencoblosan pada 14 Februari, Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01, 02 maupun 03, turut gencar mengkampanyekan para calonnya kepada calon pemilih. Hal ini diakui cukup membantu KPU dalam upaya mengajak masyarakat berpartisipasi dan memberikan informasi kepemiluan terkait tata cara pencoblosan surat suara.
KPU berharap berbagai ikhtiar bersama tersebut dapat menekan angka golput di Lampung sekecil mungkin, atau hingga 10 persen dari jumlah DPT sebanyak 6.539.128 jiwa pada Pemilu 2024 dan mampu menghadirkan para pemilih di TPS.
Pemilu 2024 merupakan pemilunya anak muda, karena 56 persen pemilih secara nasional adalah pemuda. Sementara di Provinsi Lampung berdasarkan data pemilih, 32 persen pemilih adalah generasi milenial dan Gen Z sebanyak 18 persen, artinya 50 persen pemilih di provinsi ini adalah anak muda.
Dengan demikian, KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya berupaya mengajak mereka hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi juga mengingatkan kepada anak muda di setiap melakukan sosialisasi dan edukasi politik, agar berhati-hati, cermat dan cerdas dalam menentukan pilihannya untuk Indonesia lebih baik lagi ke depannya.
KPU RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Sedangkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024
