“Berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pemerintah provinsi beserta lima kabupaten/kota di dalamnya sudah hampir mencapai kategori tinggi,” kata Akmal Malik di Tanjung Selor, Selasa.
Ia menyebutkan skor status kinerja hasil evaluasi 2023 yang dilakukan Kemendagri di Kalimantan Utara sudah mencapai angka 2,94. Menurutnya capaian itu sudah hampir termasuk kategori tinggi.
“Tinggal 0,5 poin saja sudah mencapai kategori tinggi untuk provinsi dan daerah otonomi baru, jadi tinggal sedikit lagi,” ujar dia.
Ia juga menyampaikan skor dan status kabupaten/kota di Kalimantan Utara yakni Kabupaten Bulungan dengan skor 2,92 (status sedang); Kabupaten Malinau 2,71 (sedang); Kabupaten Nunukan 1,67 (sangat rendah); Kabupaten Tana Tidung 3,24 (sedang); dan Kota Tarakan 2,89 (sedang).
Akmal mengatakan kelemahan yang terjadi seperti skor dan status yang dialami Kabupaten Nunukan terletak pada kesalahan cara menginput pelaporan dan evaluasi pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).
“Kesalahan inspektorat ketika melakukan verifikasi, itu pendekatannya tidak mengevaluasi tetapi mengaudit sehingga data ti di-oke-kan atau submit, tetapi itu adalah persoalan teknis dan human error,” ujar dia.
Secara umum ia menilai kinerja Provinsi Kalimantan Utara cukup bagus dilihat dari pemenuhan indikator makro bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan daerah, dan ekonomi.
“Maka ke depan, kami akan mencoba membandingkan kinerja antar daerah otonomi baru (DOB) dan kalau itu dilakukan saya yakin kinerja Kalimantan Utara nomor satu dari sesama DOB,” ujar Akmal.
Baca juga: Kemendagri perkuat sinergi dalam pembentukan produk hukum daerah
Baca juga: Ditjen Otda gelar rakornas untuk selaraskan produk hukum Indonesia
Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
