"Pemerintah Kerajaan Saudi sangat mementingkan mekanisme UPR dan menganggapnya serius," kata dia dalam pidato pembukaannya pada Tinjauan Periode Universal (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (22/1).
Al-Tuwaijri menyoroti komitmen Saudi untuk menyerahkan laporan nasional dan membangun mekanisme yang efektif untuk memantau pelaksanaan rekomendasi.
Dia juga menekankan upaya kerajaan itu untuk melibatkan pemangku kepentingan dan berpartisipasi dengan delegasi tingkat tinggi yang mewakili entitas terkait.
Saudi juga telah mendukung dan menerapkan sebagian besar rekomendasi yang disampaikan selama tiga siklus tinjauan sebelumnya, kata Al-Tuwaijri.
Dia menambahkan bahwa kerajaan itu telah menerapkan 85 persen dari total 450 rekomendasi yang ada.
Al-Tuwaijri mengemukakan bahwa Arab Saudi telah mencapai reformasi yang signifikan dan kualitatif di berbagai bidang HAM selama periode pelaporan berdasarkan Visi Saudi 2030.
Reformasi ini sejalan dengan standar internasional mengenai hak atas pembangunan dan didasarkan pada prinsip bahwa umat manusia harus menjadi fokus, subjek, dan penerima manfaat pembangunan, lanjutnya.
Al-Tuwaijri menyatakan bahwa reformasi telah meluas ke tingkat legislatif, yudikatif, eksekutif, dan prosedural, menangani semua hak asasi manusia dan isu-isu terkait. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip bahwa hak asasi manusia bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
Bahkan di tengah pandemi COVID-19, Saudi telah berhasil menerapkan lebih dari 100 reformasi yang selaras dengan Visi 2030, kata dia.
Dia juga menyoroti pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan yang efektif untuk memajukan dan melindungi HAM.
Selain itu, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar HAM regional dan internasional, yang sesuai dengan komitmen Saudi berdasarkan konvensi hak asasi manusia, tambahnya.
Terkait hak-hak perempuan, Al-Tuwaijri menekankan penerapan lebih dari 50 reformasi selama periode pelaporan.
Secara khusus, dia menggarisbawahi upaya untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk amendemen Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan pada 9 Maret 2022.
Dalam mempromosikan hak-hak anak, Kerajaan Saudi meluncurkan inisiatif Pangeran Mohammed bin Salman untuk melindungi anak-anak di dunia maya pada 2020, bersama dengan Strategi Keluarga Nasional, kata Al-Tuwaijri.
Strategi tersebut mencakup 39 inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.
Al-Tuwaijri berpendapat bahwa Visi 2030 telah berkontribusi dalam meningkatkan lingkungan kerja di Kerajaan Saudi, sehingga menjadi menarik dan kompetitif berdasarkan pendekatan HAM.
Sumber: Saudi Press Agency/SPA
Baca juga: AS katakan Saudi 'positif' normalisasi Israel setelah tanggapan Riyadh
Baca juga: Menlu Saudi: Tak ada normalisasi dengan Israel tanpa negara Palestina
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
