"Kita jadi curiga gitu, ini kenapa gak cepat, kemungkinan ada tekanan dari pihak mana?," Kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Taufik menuturkan seharusnya jika memang terbukti pelanggaran tentu tidak butuh waktu lama untuk memberikan sanksi.
Menurut dia, seharusnya hukum berada di atas kekuasaan dan di atas tekanan dari pihak manapun. Dia merasa heran mengapa ada pasangan calon (paslon) lainnya yang dinilai melanggar langsung mendapat respon cepat.
"Misalnya tentang videotron itu kan cepat diturunkan tapi memang belum ada tanggapan juga kan kenapa diturunkan," katanya.
Baca juga: Pemprov DKI dalami dulu kasus pembagian susu oleh Gibran di area CFD
Baca juga: Bawaslu Jakpus putuskan Gibran langgar Pergub DKI soal CFD
Karena itu, dia mengingatkan agar menjalankan momen pemilu dengan enam asas, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). "Itu kan enam asas dari pelaksanaan pemilu," katanya.
Dengan demikian, dia berharap masyarakat bisa terus menerapkan enam asas itu yang tentunya didukung penuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sebelumnya, Bawaslu Jakarta Pusat (Jakpus) memutuskan pembagian susu di arena HBKB Jakarta oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
