"Setelah meneliti data yang relevan secara menyeluruh, kami saat ini sedang berupaya memastikan pemahaman bagi para calon investor maupun masyarakat yang terlibat, mengundang para investor untuk berpartisipasi dan mengelola proyek tersebut," ujar Chai Wacharonke, sang juru bicara.
Dia mengatakan hal itu dalam sebuah konferensi pers usai rapat kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di Provinsi Ranong, Thailand selatan.
Proyek jembatan darat itu, yang pada prinsipnya telah disetujui oleh pemerintah Srettha tahun lalu, akan mencakup pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut-dalam di Provinsi Ranong di pantai Andaman Thailand dan di Provinsi Chumphon di Teluk Thailand, dalam upaya meningkatkan konektivitas serta memberikan dorongan ekonomi bagi negara tersebut.
Berjarak sekitar 90 km, kedua pelabuhan itu akan beroperasi di bawah konsep "satu pelabuhan, dua sisi", yang didukung oleh jalan bebas hambatan dan jaringan kereta api jalur ganda untuk saling menghubungkan kedua pelabuhan tersebut maupun dengan jaringan nasional Thailand.
Menurut pemerintah Thailand, total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 1 triliun baht (sekitar Rp440 triliun).
Srettha membawa kabinetnya mengunjungi lokasi proyek yang diusulkan pada Senin (22/1).
Dia mengatakan di media sosial bahwa proyek tersebut memberikan peluang sangat besar bagi rakyat Thailand. Dirinya berjanji bahwa pemerintah akan melakukan studi yang menyeluruh.
Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
