Kapolresta Kupang Kota sudah dicopot dan dimutasi menjadi Pamen Yanma untuk keperluan pemeriksaan di Divisi Propam PolriJakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan kunjungan kerja ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pemotongan dana Operasi Mantap Brata (OMB) di sejumlah Polres.
Anggota Kompolnas dari unsur masyarakat Poengky Indarti menyebut, dugaan pemotongan dana OMB tersebut kabarnya terjadi di Polresta Kupang Kota, Polres Timur Tengah Utara (TTU) dan Polres Lembata.
"Kapolresta Kupang Kota sudah dicopot dan dimutasi menjadi Pamen Yanma untuk keperluan pemeriksaan di Divisi Propam Polri," kata Poengky kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Dalam kunjungan kerja tersebut, kata Poengky, Kompolnas melihat upaya Kapolda NTT dan pengawas internal Polda sudah maksimal dalam menegakkan hukum.
Menurut dia, Kapolda dan Paminal Polda NTT tidak pandang bulu memroses hukum anggota-anggota yang diduga terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Baca juga: Polri optimalkan Operasi Mantap Brata lewat pelatihan olah strategi
Baca juga: Polri: Pekan kedelapan Operasi Mantap Brata berjalan terkendali
"Pemotongan yang diduga dilakukan adalah dengan cara memotong anggaran untuk anggota yang bertugas melaksanakan Operasi Mantap Brata," ujar Poengky.
Poengky berharap kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Kompolnas pun mendorong kepada anggota Polri yang menjadi korban pemotongan anggaran untuk berani melapor ke Kapolda maupun Irwasda dan ke Kompolnas, agar dapat langsung ditindaklanjuti dengan klarifikasi ke Kapolda.
Selain itu, adanya kasus tersebut, Kompolnas juga menelusuri dugaan perbuatan serupa terjadi di sejumlah Polda. Mengingat masa pelaksanaan Operasi Mantap Brata masih berlangsung hingga 20 Oktober 2024.
"Ya, kami langsung mengirimkan surat klarifikasi dan melakukan kroscek langsung," ucapnya.
Poengky menyebut, dalam kasus ini terkadang anggota Polri yang merupakan bawahan takut untuk melapor langsung.
Bahkan, lanjut dia, Kompolnas pernah mendapatkan berita melalui pesan instan WhatsApp atau surat.
Untuk memastikan tidak ada praktik serupa, Kompolnas dengan jaringan kerja di daerah ikut memonitor hal tersebut, di antaranya LSM dan jurnalis setempat.
Selain mengklarifikasi isu pemotongan dana Operasi Mantap Brata, kunjungan kerja Kompolnas ke Polda NTT juga dalam rangka memonitor netralitas Polri dalam Pemilu 2024.
"Kami juga wanti-wanti pesan untuk berhati-hati dalam penggunaan anggaran jangan sampai ada dugaan pemotongan atau penyelewengan penggunaan anggaran," tegasnya.
Baca juga: Kunjungan Brimob ke relawan Ganjar dalam rangka operasi Mantap Brata
Poengky juga mengingatkan kepada jajaran Polri bahwa saat ini masyarakat sudah sangat kritis, sehingga personel harus menjaga sikap dan tindakan jangan sampai melanggar hukum.
"Karena pasti akan muncul berita dan bisa jadi berita viral yang pasti akan mencoreng nama baik institusi Polri," katanya mengingatkan.
Informasi adanya pemotongan dana Operasi Mantap Brata oleh Kapolres Kupang Kota Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto viral di media sosial pada akhir Desember 2023. Kabar tersebut ditindaklanjuti oleh Irwasda Polda NTT dan mengusut dugaan penilap-an dana Operasi Mantap Barat 2023.
Kombes Pol. Rishian diduga memotong dana Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu 2024 tahap pertama, di mana personel yang melakukan pengamanan tidak mendapatkan honor sesuai dengan nominal yang ditetapkan.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
