Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengonfirmasi bahwa PBB telah menerima komunikasi dari kelompok Houthi, yang memberikan waktu sebulan kepada seluruh warga negara AS dan Inggris untuk meninggalkan wilayah yang berada di bawah kendali otoritas de facto tersebut.
"Perlu dikatakan bahwa setiap permintaan atau keharusan bagi staf PBB untuk pergi hanya karena kewarganegaraan staf tersebut tidaklah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di PBB," ujar Dujarric.
"Hal itu tentu saja juga menghalangi kemampuan kami dalam memenuhi mandat untuk mendukung semua orang di Yaman. Dan kami menyerukan kepada semua otoritas di Yaman agar memastikan staf kami dapat terus menjalankan tugas mereka atas nama PBB."
Dujarric mengatakan bahwa staf PBB melayani tanpa memihak serta melayani bendera PBB, bukan yang lain.
Jubir tersebut menolak untuk mengatakan berapa banyak warga negara AS dan Inggris yang saat ini bekerja untuk PBB di daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Yaman.
"Saya bisa mengetahui jumlah staf internasional. Namun, kami tidak memberikan rincian kewarganegaraan staf kami," kata Dujarric.
Pengusiran yang dilakukan oleh milisi Houthi itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara pasukan AS-Inggris yang ditempatkan di Laut Merah dan Houthi.
Kelompok itu menyerang "kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel" di kawasan tersebut sejak pecahnya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023.
Koalisi maritim AS-Inggris di Laut Merah telah beberapa kali melakukan serangan udara terhadap kamp-kamp Houthi di berbagai provinsi di Yaman bagian utara.
Koalisi tersebut mengatakan bahwa tindakan ini bertujuan untuk mencegah serangan lebih lanjut Houthi terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran Laut Merah.
Kelompok Houthi berjanji akan terus menyasar kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah hingga Israel mengakhiri serangan dan blokadenya di Jalur Gaza.
Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
