Sinergi yang baik dapat menjadi jembatan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif pada produktivitas
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat langkah sinergi dengan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur di wilayah tersebut yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha itu, selain diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, juga mampu meningkatkan iklim investasi.

"Sinergi yang baik dapat menjadi jembatan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta mampu menggerakkan perdagangan dan iklim investasi," kata Didik.

Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, Didik menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi.

Namun, lanjutnya, dalam penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan publik, masih ditemui banyak tantangan seperti penyediaan anggaran baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Ketua DPD LaNyalla soroti dampak kenaikan cukai terhadap IHT

Baca juga: Kunjungan wisatawan ke Bromo pada 2023 capai 368.507 orang


Keterbatasan APBN maupun APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan atau funding gap yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan.

Ia menambahkan, salah satu skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menggunakan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta yang dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Perlu kita cermati, semata-mata untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam rangka mendukung jaringan struktur dan meningkatkan kemanfaatan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik," katanya.

KPBU sendiri, tambahnya, didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang saat ini terdapat tujuh usulan proyek infrastruktur KPBU. Pembangunan infrastruktur itu, merupakan hal yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap para peserta dan pemangku kepentingan bisa mengikuti sosialisasi dengan seksama, guna menyamakan persepsi dan mencapai kesepahaman dalam pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing," katanya.

Baca juga: Bea Cukai Malang fasilitasi pelaku UMKM tembus pasar ekspor

Baca juga: Ma'ruf Amin paparkan upaya strategis perkuat ekosistem halal nasional


Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024