Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan mengatakan sistem tersebut, adalah berupa ekosistem penempatan dan perlindungan PMI yang melibatkan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kantor keimigrasian di Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, BP3MI Jawa Barat, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang masuk dalam daftar SPSK, LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan BLK (Balai Latihan Kerja) LN (Luar Negeri) di Jawa Barat, serta organisasi kemasyarakatan pemerhati pekerja migran.
"Kami telah membangun sebuah ekosistem penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Asal Jawa Barat, untuk target menempatkan setidaknya 10.000 pekerja domestik sepanjang tahun 2024 dengan menggunakan sistem ini," kata Teppy saat meninjau Program Pelatihan Kerja bagi calon pekerja untuk penempatan Timur Tengah di Sukabumi, Kamis.
Teppy mengatakan pembangunan ekosistem ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem penempatan yang dapat melindungi semaksimal mungkin warga Jawa Barat yang akan berangkat kerja di luar negeri.
"Karena persoalan, dan pekerjaan besar dari persiapan hingga kepulangan warga Jawa Barat yang bekerja di luar negeri teramat kompleks. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, harus kerja sama semua pihak agar setiap warga Jawa Barat yang akan bekerja di luar negeri dapat dipersiapkan dengan baik, terpantau selama bekerja di luar negeri, serta kembali dengan selamat dan sejahtera," ucapnya.
Terkait dengan hal tersebut, diungkapkan oleh Teppy, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang membuat Perda Penyelenggaraan Pelindungan PMI sebagai turunan dari UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.
Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat telah memiliki layanan digital untuk penempatan tenaga kerja yang dinamakan Sistem Informasi Warga Jawa Barat Sejahtera (SI JUARA), kemudian pada tahun 2023, pemprov Jabar telah meresmikan beroperasinya Jabar Migrant Service Center, yang merupakan layanan terpadu satu atap untuk penempatan dan pelindungan PMI Asal Jawa Barat.
Disebutkan Teppy, hampir 100 ribu warga Jawa Barat telah menggunakan SI JUARA untuk mencari pekerjaan, termasuk di dalamnya 130 orang yang pada saat ini telah selesai proses pelatihan di Lembaga Pelatihan Bina Tenaga Migran Kompeten Indonesia.
"Setelah pelatihan, mereka juga kemudian mengikuti ujian kompetensi dan sertifikasi. Pelatihan dan Sertifikasi menjadi syarat mutlak bagi warga Jawa Barat yang akan bekerja di luar negeri," ujarnya.
Lebih lanjut, Teppy mengatakan dalam skema SPSK, tugas pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) adalah:
1. Menerima pendaftaran para pencari kerja;
2. Melakukan proses seleksi;
3. Menandatangani perjanjian penempatan;
4. Memastikan kepesertaan BPJS para pencari kerja;
5. Melakukan verifikasi dokumen dan data diri pencari kerja;
6. Bekerja sama dengan LSP melakukan proses sertifikasi;
7. Bekerja sama dengan Balai Kesehatan/Dinas Kesehatan/Klinik kesehatan swasta melakukan Medical Check-Up.
8. Bekerja sama dengan Kantor Imigrasi setempat membuat dan mengeluarkan dokumen passport.
Diungkapkan oleh Teppy, sebanyak 130 orang pencari kerja yang berada di Balai Latihan Kerja di Sukabumi tersebut, pada saat ini telah masuk dalam fase sertifikasi dan dalam dua pekan ke depan diharapkan para pencari kerja telah dapat dibuatkan passport dan medical check-up.
"Setelah proses ini, maka para pencaker akan didaftarkan pada SIAP KERJA kemenaker untuk mendapatkan ID. Sehingga resmilah mereka menjadi CPMI, untuk dapat diberangkatkan sesegera mungkin pada bulan Februari, setelah pemerintah pusat membuka kembali SPSK yang sekarang sedang ditutup untuk proses evaluasi," tutur Teppy.
Teppy mengatakan program pelatihan untuk penempatan yang dilaksanakan di Sukabumi ini, adalah gelombang pertama dengan 130 orang pencari kerja diharapkan dapat berangkat pada bulan Februari 2024, yang terdiri dari para pencari kerja asal Kota/Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.
"Kami juga akan segera bekerja sama dengan kabupaten dan kota lainnya untuk dapat merekrut dan mempersiapkan pencaker yang ingin mengikuti program ini," ucapnya.
Di sisi lain, Teppy juga mengimbau agar warga Jawa Barat yang ingin bekerja di Timur Tengah khususnya di Arab Saudi untuk mengikuti program resmi yang dibuat oleh pemerintah ini, karena masih adanya penempatan yang illegal dengan melibatkan warga Jawa Barat, seperti berangkat kerja menggunakan visa umroh, atau menggunakan visa cleaner, walaupun ternyata mereka bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di negara penempatan.
"Warga Jabar harus tahu, bahwa berangkat kerja secara ilegal atau unprosedural itu sangat merugikan. Selain berpotensi mendapatkan masalah hukum, juga upah tiap bulannya hanya 1,200 Real Arab Saudi. Sedangkan dengan penempatan resmi melalui program ini, setiap bulan akan mendapatkan upah sebesar 1,500 Real," ucapnya.
Karenanya, dia meminta kesadaran diri dari pencari kerja untuk mendaftarkan dirinya dengan benar melalui aplikasi SI JUARA atau job fair yang disebutkannya akan banyak diselenggarakan oleh Disnakertrans Provinsi Jabar bekerja sama dengan Disnaker Kab/Kota di Jabar.
"Beri kesempatan agar pemerintah melalui ekosistem yang dibangunnya untuk dapat membantu para warga Jawa Barat agar dapat bekerja dengan aman, terpantau, serta mendapatkan penghasilan yang lebih layak," kata Teppy menambahkan.
Baca juga: Pemprov Jabar nilai pendataan-bangun jejaring kunci perlindungan PMI
Baca juga: Jabar perluas peluang kerja sama dengan Jerman terkait pekerja migran
Baca juga: Bey: Penertiban keramba Cirata untuk menjaga kualitas air-operasi PLTA
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
