"Pemerintah perlu membangun wadah semacam Dewan Nasional untuk kaum muda perempuan di isu perubahan iklim agar menjadi sarana amplifikasi suara yang beragam," kata Influencing Director Plan Indonesia, Nazla Mariza, dalam webinar di Jakarta, Jumat.
Pihaknya juga meminta perencanaan yang lebih baik untuk memastikan keberlangsungan pendidikan dan membatasi disrupsi akibat krisis iklim, baik bencana iklim yang berlangsung pendek maupun yang berdampak panjang.
"Pendidikan perlu dilihat sebagai bentuk loss and damage yang non-ekonomi karena kerugian bukan hanya ekonomi," kata Nazla Mariza.
Baca juga: Pemanasan global dan perubahan iklim diperkirakan berlanjut
Baca juga: Akademisi ingin presiden terpilih hentikan pertambangan di pulau kecil
Plan Indonesia bersama 30 anak muda agen perubahan di Indonesia, Nepal, dan Australia, mengadakan riset mengenai perubahan iklim dan dampaknya yang bertajuk "For Our Future".
Hasil riset mengungkap bahwa 12,5 juta anak perempuan mungkin tidak dapat menyelesaikan pendidikan setiap tahunnya akibat perubahan iklim. Sebanyak 80 persen responden mengalami gangguan saat menuju dan pulang dari sekolah karena berbagai bencana iklim. Satu dari tiga responden melihat sekolah mereka ditutup, rusak, atau hancur karena perubahan iklim.
"Sebanyak 98 persen responden prihatin tentang dampak perubahan iklim pada kehidupan sekolah dan masa depan mereka," kata Nazla Mariza.
Sedikitnya 35.300 sekolah di Indonesia terdampak bencana, terutama bencana hidrometeorologi sejak 2005 hingga 2019.
Baca juga: Ekonom sebut perubahan iklim ancaman terbesar di 2024
Baca juga: Indonesia-AS berkolaborasi turunkan emisi sektor kehutanan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
