"Saya ingin mendengarkan apa saja kendalanya," ujar Airlangga di Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, Jumat. Pria berusia 61 tahun itu melanjutkan, dana yang tersedia Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk PSR sejatinya sekitar Rp6 triliun setahun yang ditargetkan bisa dimanfaatkan 180 ribu hektare lahan.
Akan tetapi, dalam praktiknya, Airlangga menyebut realisasinya hanya Rp1,5 triliun per tahun dengan total lahan sekitar 50 ribu hektare. "Salah satunya kendalanya mungkin terkait status tanah. Untuk mendapatkan dana PSR, lahan sawit harus 'clean and clear' dan memiliki sertifikat HGU," kata Menteri Perindustrian periode 2016-2019 itu.
Melalui dana PSR, setiap pekebun yang tergabung ke kelompok tani bisa mendapatkan Rp30 juta untuk setiap hektare lahan dengan maksimal empat hektare.
Baca juga: Menko Perekonomian dorong pekebun sawit gunakan KUR selain BPDPKS Di hadapan Airlangga, beberapa pekebun pun mengutarakan unek-unek mereka selama menggunakan dana PSR, salah satunya Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri Feriadi.
Seperti Airlangga, Feriadi juga menyebut persoalan status lahan menjadi salah satu tantangan di PSR. "Lahan pekebun sering dianggap masuk kawasan hutan padahal itu sudah dikelola selama puluhan tahun. Kadang ada pula lahan yang bersinggungan dengan HGU perkebunan," tutur dia.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran dana PSR sejak tahun 2017 sampai 23 Januari 2024 di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp752,41 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 11.858 pekebun dengan areal seluas 26.651 hektare.
Di Indonesia, mulai tahun 2016 sampai 31 Desember 2023, realisasi penyaluran dana PSR senilai Rp9.1 triliun kepada 142.078 pekebun, untuk lahan seluas 326.308 hektare yang tersebar di 20 provinsi.
Baca juga: Menko Perekonomian serahkan dana PSR Rp7,38 miliar di Sumut
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
