“Ini tidak benar. Kami harus luruskan itu karena apa yang disebut Pak Mahfud itu seolah menggiring opini Pak Presiden Jokowi tidak berbuat apa-apa. Itu (pernyataan Mahfud, red.) salah,” ujar Ketua Gema PS Indonesia Rozikin dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.
Rozikin mengklaim petani yang tergabung di Gema PS telah merasakan dampak dari kebijakan Jokowi. Menurut dia, pemerintah sudah memfasilitasi agar masyarakat yang hidup dalam maupun sekitar kawasan hutan di Pulau Jawa ini mendapatkan redistribusi tanah, baik yang berasal dari kawasan hutan negara maupun hutan bekas hak guna usaha (HGU).
“Nah, sekarang Pak Mahfud malah melempar pernyataan belum ada sertifikat yang redistribusi. Jadi ini tidak benar dan kami harus menyampaikan bahwa kami membela Pak Jokowi. Kami tegaskan lagi, kami membela Pak Jokowi karena beliau memang sudah berbuat untuk kami baik pada petani lahan perkebunan dan petani hutan ini,” katanya.
Ia menjelaskan, Jokowi pada 8 Juni 2022 silam telah menyampaikan capaian redistribusi tanah dalam kegiatan syukuri hasil bumi bersama Gema PS Indonesia. Saat itu, kata dia, presiden menyebut 324 ribu hektare di Jawa dan lebih 5 juta hektare di seluruh Indonesia telah diredistribusi.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Realisasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk redistribusi tanah 2,9 juta hektare dan yang sudah menjadi areal penggunaan lahan (APL) seluas 1,3 juta hektare.
Selain itu, ia mengklaim realisasi redistribusi tanah oleh Jokowi lebih kurang 2,9 juta bidang tanah, termasuk di dalamnya tanah bekas HGU habis, HGU terlantar. dan pelepasan kawasan hutan.
“Dari sana, kami menegaskan sudah menerima manfaat dalam program reforma agraria dan kami yakin percaya presiden berkomitmen melanjutkan program ini yang sudah menjadi nawacita Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Rozikin.
Hal itu disampaikan Rozikin ketika Gema PS Indonesia berkumpul di sekretariatnya, yakni di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat.
Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi untuk pengembalian klaim-klaim atas tanah. Mahfud mengungkapkan klaim tersebut dalam debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di JCC, Jakarta, Minggu (21/1).
“Reforma agraria itu ada tiga yaitu legalisasi, redistribusi, pengembalian klaim-klaim atas tanah. Yang ini belum satu pun sertifikat untuk redistribusi, yang ada baru legalisasi, orang sudah punya tanah lalu diberi sertifikat, yang redistribusi belum ada," kata Mahfud.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
