Kepala Satreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama di Mataram, Senin, membenarkan adanya pemeriksaan Wakil Bupati Sumbawa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.
"Iya, hari ini yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Yogi.
Yogi menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bagian dari upaya melengkapi berkas perkara, mengingat sudah ada 105 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari wilayah NTB yang memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan penyidik.
"Jadi, pemeriksaan yang bersangkutan (Wabup Sumbawa) ini untuk mengombinasikan dengan kesaksian 105 pelaku UMKM yang sudah kami periksa sebelumnya," ujar dia.
Yogi mengatakan bahwa pemeriksaan ini bukan dalam kapasitas Dewi Noviany sebagai Wabup Sumbawa, melainkan dalam kapasitas saat masih menjabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.
"Waktu pengadaan ini bergulir, saksi (Wabup Sumbawa) masih jadi pejabat di BPKAD NTB. Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitas itu, bukan sebagai Wabup Sumbawa," ucapnya.
Kegiatan pemeriksaan tersebut berjalan di ruang Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Mataram.
Sekitar 4 jam lamanya menjalani pemeriksaan, Dewi Noviany keluar ruangan pada pukul 14.00 Wita.
Baca juga: Korupsi masker di Karangasem pada 2020 gunakan hampir seluruh dana BTT
Baca juga: Penyidik rampungkan pemeriksaan 102 UMKM terlibat proyek masker
Selama menjalani pemeriksaan di dalam ruangan, turut mendampingi kuasa hukum pribadi dari Dewi Noviany, Kusnaini.
"Iya, saya sebagai kuasa hukum Ibu Dewi, tadi turut mendampingi pemeriksaan," ujar Kusnaini.
Menurut dia, kliennya tersebut saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada BPKAD NTB hanya sebatas meneruskan informasi adanya pengadaan masker COVID-19 tersebut kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa.
"Karena saat itu 'kan COVID-19, sulit dapat informasi. Jadi, waktu itu Ibu Dewi membantu mencarikan informasi soal pengadaan itu. Khusus di Kabupaten Sumbawa ini tercatat ada pengadaan 48.000 masker COVID-19," ucap dia.
Proyek yang berada di bawah kendali Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah NTB ini menelan dana APBD senilai Rp12,3 miliar. Pemerintah menyiapkan dana tersebut dari hasil kebijakan refocusing anggaran pada masa pandemi.
Dalam penyelidikan yang berlangsung sejak Januari 2023, Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany pada medio Agustus 2023 pernah mendatangi Polresta Mataram dalam rangka memenuhi undangan polisi untuk memberikan keterangan.
Sebagai upaya penguatan alat bukti di tahap penyidikan, selain mengumpulkan keterangan saksi, pihak kepolisian turut meminta dukungan dari BPKP NTB untuk melakukan audit kerugian keuangan negara.
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
