Semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) dan petani perlu duduk bersama dalam mengidentifikasi permasalahan, hambatan, ......Palembang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pencarian skema baru untuk memperluas akses pembiayaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai komoditas strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Selasa, mengatakan pihaknya melakukan diskusi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perbankan, koperasi, serta perwakilan dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (APKASINDO) terkait perkembangan penyaluran kredit program peremajaan kelapa sawit rakyat di Sumsel, Minggu (28/1).
“Semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) dan petani perlu duduk bersama dalam mengidentifikasi permasalahan, hambatan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi para petani kelapa sawit, sehingga dapat menggali potensi skema dukungan kebijakan pembiayaan yang tepat bagi petani kelapa sawit di Indonesia,” katanya.
Baca juga: OJK berdayakan pelaku UMKM melalui peningkatan literasi keuangan
Ia menjelaskan kelapa sawit menjadi komoditas strategis Indonesia, karena Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, bahkan mendominasi kebutuhan minyak nabati global.
“Oleh sebab itu, perlu didorong peningkatan produktivitas dan perluasan akses pembiayaannya, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus,” jelasnya.
Menurut dia, optimisme bahwa komoditas kelapa sawit di Sumsel akan terus berkembang dan membawa dampak positif bagi perekonomian, mengingat masih terdapat beberapa alternatif peningkatan produktivitas yang dapat diupayakan bersama.
“Tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan jika kita duduk bersama mencari jalan keluarnya. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, misalnya intensifikasi lahan, pengembangan pengolahan produk turunan kelapa sawit, termasuk pendampingan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan,” kata Mahendra.
Baca juga: Menko Perekonomian dorong pekebun sawit gunakan KUR selain BPDPKS
Sementara itu, Kepala OJK Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Untung Nugroho mengatakan perkembangan realisasi pembiayaan penyaluran kredit kepada petani kelapa sawit di Sumsel mencapai Rp7,23 triliun per 31 Desember 2023.
“Perbankan dalam hal ini BPD Sumsel Babel, BRI, BNI, dan Mandiri, telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp7,23 triliun kepada 44.704 petani kelapa sawit di Sumsel. Dari jumlah itu senilai Rp701,44 miliar merupakan pembiayaan khusus peremajaan kelapa sawit kepada 8.787 petani,” jelasnya.
Ia mengatakan diskusi petani sawit bersama OJK dan stakeholder membicarakan empat pokok pembahasan dalam peningkatan dukungan akses keuangan terhadap petani kelapa sawit, di antaranya, pengembangan produk pembiayaan yang sesuai karakteristik perkebunan sawit, montinuitas dan ketepatan penggunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat melalui kerja sama tripartit antara Bank, BPDPKS, serta koperasi, Gapoktan, dan Poktan.
“Lalu, pertimbangan peran offtaker sebagai pengganti avalis untuk pembiayaan panen siklus kedua dan seterusnya, serta dan potensi pemberian relaksasi khusus petani sawit atas persyaratan KUR sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Implementasi KUR,” kata Nugroho.
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
