SNLIK ini merupakan program nasional, ini merupakan survei pertama kali yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan OJKSleman (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kegiatan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) di Padukuhan Cupuwatu II, Kapanewon (Kecamatan) Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
"SNLIK ini merupakan program nasional, ini merupakan survei pertama kali yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan OJK," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat pelaksanaan survei di Kalasan, Sleman, Selasa.
Menurut dia, survei ini dilaksanakan mulai 17 Januari sampai dengan 5 Februari 2024 dengan pendataan lapangan secara langsung. Pendataan dilakukan secara serentak di 120 kabupaten/kota ditambah delapan kota yang ada kantor cabang OJK.
"Untuk wilayah DIY ini survei dilakukan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul," katanya.
Ia mengatakan, BPS tentunya berkontribusi untuk bisa mengukur secara independen bagaimana literasi keuangan di Indonesia.
"Program nasional ini merupakan kerja sama antara BPS dan OJK dan kami berharap bahwa pemanfaatan data dari SNLIK di tingkat nasional ini dapat digunakan untuk memperoleh bagaimana gambaran dari tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia," katanya.
Ia mengatakan, survei ini menggunakan probabilitas sampling, survei ini akan menjadi bahan evaluasi bagi masukan untuk perumus kebijakan mengenai literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
"Tentunya nanti ini akan menjadi bahan masukan untuk bagaimana program literasi dan inklusi keuangan. Hasil survei ini akan kami rilis di sekitar awal Maret," katanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan sebelumnya OJK telah menyelenggarakan survei secara independen, sudah tiga kali.
"Namun untuk survei ini suatu yang 'historical' buat kami, karena ini pertama kalinya survei dilakukan oleh PPS bekerja sama dengan OJK," katanya.
Ia mengatakan, survei nasional literasi ini penting karena untuk mengukur dua hal, yakni hal literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
"Kalau literasi ada lima hal yang kami ukur yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Kemudian inklusi apakah masyarakat sudah menggunakan atau mengakses produk dan jasa layanan keuangan tadi," katanya.
Menurut dia, dalam pelaksanaan survei di Kalasan, Sleman ini dirinya secara langsung mendengar penuturan dari salah satu warga terkait masalah jasa keuangan.
"Tadi kami menyaksikan sendiri satu warga di sini, beliau menyampaikan tentang apa pengetahuan beliau mengenai layanan jasa keuangan yang ada. Jadi sangat menarik kami menyaksikan sendiri untuk memastikan bagaimana literasi dan inklusi masyarakat," katanya.
Friderica mengatakan, pelaksanaan ini merupakan mandat yang diberikan pada OJK untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat.
"Jadi dari survei ini kami bisa melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Salah satu yang juga kami kedepankan sebetulnya adalah perlindungan konsumen, jadi bentuk edukasi dan literasi itu adalah satu bentuk perlindungan kepada konsumen masyarakat yang pertama dan utama," katanya.
Ia mengatakan, dengan survei ini maka dapat mengukur masyarakat sudah paham belum dengan layanan keuangan.
"Karena kalau masyarakat banyak yang belum paham atau belum menggunakan dan lain-lain itu akan menjadi evaluasi bagi kami," katanya.
Baca juga: OJK - BPS Maluku latih petugas survei tingkatkan inklusi Keuangan
Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
