"Tujuannya untuk menerima informasi dan pengaduan masyarakat terkait potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan penyelanggaraan pemilu serta pengawasan multimedia terhadap berita hoaks, black campaign dan monitoring laporan masyarakat melaluiMakassar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Aparat Kepolisian dan Bawaslu telah mengaktifkan 33 Posko pengaduan dan penindakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024 pada kantor Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
"Tujuannya untuk menerima informasi dan pengaduan masyarakat terkait potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan penyelenggaraan pemilu serta pengawasan multimedia terhadap berita hoaks, black campaign dan monitoring laporan masyarakat melalui sosial media," kata Kepala Kejati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar, Selasa.
Dalam pemaparannya sebagai nara sumber talk show bertajuk 'Demi Indonesia Cerdas Memilih' dengan tema Literasi Pemilu untuk Demokrasi yang Sehat diselenggarakan media detik.com, kata dia, untuk pelaksanaan Pemilu 2024 Kejati Sulsel beserta jajaran siap menjalankan tugas dan mensukseskan Pemilu, termasuk membuka Posko serta hotline pengaduan melalui nomor 0815-2418-7166.
Sedangkan untuk kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kejaksaan yang ditugaskan di setiap Sentra Gakumdu untuk penanganan tindak pidana Pemilu dan dilaksanakan satu atap secara terpadu.
Selain itu, kesiapan kejaksaan dengan menugaskan Jaksa Pengacara Negara (JPN) demi mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan sengketa pemilu, dan penyelenggara pemilu menghadapi sengketa.
Mengenai dengan kesiapan kejaksaan dalam hal penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kata dia, perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati.
"Termasuk mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign atau kampanye hitam," katanya menekankan.
Leonard menjelaskan, kejaksaan juga dapat menunda proses pemeriksaan terhadap pihak yang dimaksud dalam hal ini peserta Pemilu, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan.
Hal ini dilakukan, kata dia menekankan, guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu.
"Untuk suksesnya pemilu 2024 dengan pendekatan kearifan lokal yaitu diistilahkan 'sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge, hindari kecurangan dan kerusuhan, hilangkan ego-sektoral (silo mentality) dan jaga netralitas. Mari ciptakan Pemilu damai 2024 dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia," tuturnya di akhir acara talk show.
Talk show tersebut dibuka Menteri Komunikasi dan informatika Budi Arie Setiadi dengan menghadirkan Kombes Pol Bambang Wijanarko mewakili Kapolda Sulsel, Kapendam XIV Hasanuddin Kolonel Infantri Mangapul Hutajulu mewakili Pangdam XIV Hasanuddin, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa, serta Ketua KPU Sulsel Hasbullah.
General Manager PLN UID Sulselbar Moch Andy Adchaminoerdin, Perwakilan Universitas Fajar, Perwakilan Kalla Group, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Perwakilan Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Perwakilan General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan dipandu Alfito Deannova Ginting selaku pimpinan redaksi detik com.
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
