KKP ungkap belum ada usulan pembangunan pangkalan PSDKP Maluku Utara

 

“Belum ada usulan Pangkalan PSDKP di Maluku Utara,” ujar Adin saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa.

Dia justru mengungkapkan, pihaknya kini tengah mengupayakan adanya pengembangan Pangkalan PSDKP di Padang, Sumatera Barat; Dumai, Riau; Tegal, Jawa Tengah; Probolinggo, Jawa Timur; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Kendari, Sulawesi Tenggara; Sorong, Papua Barat serta Merauke, Papua pada 2024.

Hal itu disampaikan Adin menanggapi hasil riset Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan yang menyebut telah berdialog dengan KKP soal upaya memperkuat pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya maupun lingkungan (destructive fishing), serta illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF/penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang ditetapkan) di Provinsi Maluku Utara.

“Kami telah berdialog langsung dengan Ditjen PSDKP KKP beserta jajarannya, dari hasil dialog tersebut kami mendapatkan konfirmasi bahwa upaya pemerintah pusat melalui KKP untuk membangun stasiun pangkalan PSDKP di Ternate, Maluku Utara,” ujar Adin.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim itu mengungkapkan, pemerintah pusat melalui KKP sudah mengusulkan hal itu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Namun upaya tersebut rupanya terkendala dengan usulan tertulis dari Pemerintah Maluku Utara kepada Kemenpan-RB soal usulan tertulis terkait urgensi pembangunan pangkalan itu.

“Namun sayangnya Bapak Gubernur Maluku Utara (Abdul Ghani Kasuba) sebelum menindaklanjuti surat usulan terkait insentif ini keburu ditangkap KPK,” ujarnya pula.

Pada sisi lain, menanggapi hasil penelitian Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan pada 2023 yang mengungkapkan pengawasan kelautan dan perikanan di Maluku Utara mendapat anggaran kurang dari Rp400 juta atau setara 16 hari berpatroli dalam setahun (365 hari) pada 2023, Adin menyebut pihaknya pada 2024 bakal berfokus pada peningkatan pengawasan yang berbasis teknologi melalui pengembangan satelit nano.

“Sehingga kapal pengawasan akan lebih efektif dan efisien berpatroli, maka tidak bergantung lagi kepada jumlah hari operasi,” ujarnya pula.

Namun soal satelit nano, dirinya belum dapat memastikan asal satelit nano yang akan digunakan KKP.