Kami tentunya sesuai arahan pemerintah pusat. Namun kami tetap melayani pemilik alat UTTP dengan sepenuh hati tanpa ditarik retribusiDepok (ANTARA) - Pemerintah Kota Depok Jawa Barat menetapkan mulai tahun ini tidak lagi memberlakukan retribusi bagi pelayanan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).
"Kami tentunya sesuai arahan pemerintah pusat. Namun kami tetap melayani pemilik alat UTTP dengan sepenuh hati tanpa ditarik retribusi," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, Dudi Mi'raz Imaduddin di Depok, Kamis.
Ia mengatakan ketentuan ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan umum pajak dan retribusi.
"Kewajiban Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Kota Depok tetap memberikan pelayanan rutin seperti saat retribusi masih berlaku. Sebab, hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen dan rodusen," katanya.
Dudi menjelaskan bahwa tim pengawas dan penera Metrologi Legal melakukan kalibrasi timbangan pedagang di pasar, SPBU dan lainnya.
Sementara itu Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Depok, Ahmad Zaki Mubarok menambahkan, dengan dihapusnya retribusi uji tera, maka pendapatan daerah berkurang. Dimana penerimaan retribusi tera tahun lalu sekitar Rp250 juta.
Ia mencontohkan per-Nozzle (alat ukur SPBU) Rp160 ribuan, satu SPBU bisa Rp4 jutaan sekali uji tera. Tapi sekarang gratis dan semoga masyarakat dapat mendongkrak kepatuhan pemilik UTTP.
Baca juga: Pelaku usaha kecil Depok minta fasilitas sentral UMKM tiap kelurahan
Baca juga: Depok optimistis target ciptakan 5.000 pengusaha baru tercapai
Baca juga: Budidaya satwa harapan di Depok suatu terobosan dan inovasi kreatif
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
