Indonesia-Spanyol komitmen tingkatkan perlindungan ABK kapal ikan

 

“Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyediakan sertifikasi rating sesuai standar International Maritime Organization (IMO), Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCWFVP) 1995 untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait di Spanyol sehingga dapat dipersiapkan lagi dalam penyediaan sertifikasi anak buah kapal (ABK) sesuai peraturan yang berlaku di Spanyol,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) KKP I Nyoman Radiarta sebagaimana dikutip dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

 

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam lawatannya ke Spanyol membicarakan isu strategis terkait dengan implementasi MRA yang terkait dengan sertifikasi bagi awak kapal ikan asal Indonesia.

Baca juga: KKP tangkap kapal penangkap ikan ilegal di Samudera Hindia

 

Dalam menjawab kebutuhan sertifikasi yang merujuk pada STCWF1995, lanjut dia, Indonesia memberikan dua pendekatan skema, yaitu skema portofolio dan skema regular atau non portofolio dalam memenuhi persyaratan sertifikasi bagi ABK Indonesia yang melanjutkan pekerjaan atau akan bekerja di kapal perikanan Spanyol.

 

Skema portofolio merupakan proses re-akreditasi sertifikat yang telah dimiliki ABK Indonesia yang sedang bekerja di Spanyol dan ingin meneruskan pekerjaan. Sedangkan skema regular atau on portofolio adalah calon pendaftar untuk bekerja di kapal perikanan Spanyol.

 

Pemerintah RI telah mempersiapkan dua link website yang dapat digunakan untuk melakukan validasi keaslian sertifikat yang diterbitkan Indonesia.

 

Link tersebut adalah https://akapi.kkp.go.id/auth/login dan https://pelaut.dephub.go.id.

Baca juga: KKP mengapresiasi masukan terkait penanganan IUUF di Indonesia

 

Sekretaris Jenderal CEPESCA Javier Garat Perez menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sangat fokus pada isu sertifikasi dan berharap pelaksanaan MRA ini bisa mempercepat proses sertifikasi pekerja migran.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Pertanian, Perikanan dan Pangan, melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Perikanan dan Budidaya Perairan Aurora de Blas Carbonero mendukung atas upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan isu sertifikasi ABK Indonesia.