“Kami berikan penekanan khusus juga untuk kita tidak boleh lalai melihat anak-anak bangsa yang selama ini dieksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang, (termasuk mereka) yang bekerja di laut lepas,”Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat menemui Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menyampaikan perang terhadap sindikat TPPO juga harus memperhatikan anak buah kapal (ABK) yang rentan menjadi korban.
Benny bersama jajaran pejabat BP2MI menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih sejam, Benny dan Hadi membahas persoalan yang dihadapi pekerja migran Indonesia, sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan kerja-kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia perdagangan orang.
Benny dalam pertemuannya dengan Hadi menyampaikan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang wilayah kerjanya di laut juga harus mendapatkan perhatian, karena fokusnya saat ini lebih banyak pada PMI yang bekerja di darat.
“Kami berikan penekanan khusus juga untuk kita tidak boleh lalai melihat anak-anak bangsa yang selama ini dieksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang, (termasuk mereka) yang bekerja di laut lepas,” kata Benny menjawab pertanyaan ANTARA selepas pertemuan.
Benny, selepas bertemu Hadi, pun yakin Menko Polhukam yang saat ini menjabat lebih galak dalam memerangi sindikat TPPO. Dalam praktik perdagangan orang, mafia-mafia kerap bersembunyi di balik pengiriman dan penempatan pekerja migran, termasuk para ABK dalam modusnya.
“Dalam konteks (memerangi, red.) sindikat yang selama ini (ada dalam) program-program BP2MI, ternyata kita sedang berhadapan dengan pemimpin yang lebih keras sebetulnua. Jadi, saya merasa yang saya lakukan sudah sangat keras, tetapi beliau (Hadi Tjahjanto) lebih keras,” kata Benny menjawab pertanyaan wartawan selepas pertemuan.
Dalam perang melawan mafia perdagangan orang, yang kerap menggunakan modus pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO. Menko Polhukam dalam struktur Gugus Tugas itu menempati posisi sebagai Ketua I, yang memimpin bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Ketua II. Sementara itu, Ketua Harian Gugus Tugas TPPO diisi oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Benny terkait itu mengatakan selama ini BP2MI punya slogan “Sikat Sindikat TPPO!” sementara Hadi, dalam pertemuannya dengan BP2MI ikut mendukung gerakan itu dengan semboyan “Gebuk Sindikat!”
“Berbagai hal tadi beliau sampaikan arahan kepada saya sebagai bawahannya langsung di Gugus Tugas bahwa bagaimana negara harus kita dorong terus hadir, negara tidak boleh kalah dan kompromi terhadap para sindikat dan mafia, dan bagaimana kolaborasi ini paling penting agar tune dan frekuensinya dalam memerangi sindikat perdagangan orang ini bisa sama di lapangan,” kata Benny.
Oleh karena itu, selepas pertemuan hari ini, Benny menyebut Menko Polhukam bakal datang langsung ke Kantor BP2MI untuk mengecek langsung database pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian, Menko Polhukam, sebagaimana disampaikan Benny, juga berencana menggelar rapat koordinasi bersama Kapolri untuk mengevaluasi kerja-kerja pemberantasan sindikat TPPO di Indonesia.
“Beliau akan segera nanti mengundang Pak Kapolri agar Gugus Tugas segera rapat koordinasi, kemudian menetapkan SOP (standar prosedur operasional), menetapkan pembagian tugas dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Benny.
Kepala BP2MI itu menyebut jumlah PMI di luar negeri saat ini mencapai 4,9 juta pekerja.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
