Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, ada lima poin dalam seruan yang mewakili para guru besar dan mahasiswa IPB University, pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.
“Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah dan DPR atau DPD yang baik,” kata Haryadi saat membacakan sikap Forum Keluarga Besar IPB University, di Bogor, Sabtu.
Poin ketiga menurut Haryadi, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.
Dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.
“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Haryadi menjelaskan poin kelima adalah sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan serta tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
“Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini,” ujarnya.
Dia mengatakan IPB sebagai kampus rakyat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.
Selain itu menurut dia, IPB menjunjung tinggi keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.
Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi
Baca juga: Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi
Pewarta: Shabrina Zakaria/M Fikri Setiawan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024
