2013 diprogramkan penanganan di 171 kawasan dengan anggaran Rp357.699.869.000
Jakarta (ANTARA News) - Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, telah menyusun program penanganan 171 kawasan kumuh di 122 kota/kabupaten Indonesia untuk sepanjang tahun 2013 dengan alokasi dana sebesar Rp357.699.869.000.

"Dari tahun 2011 sampai saat ini Ditjen Cipta Karya telah melakukan penanganan permukiman kumuh di 516 kawasan di seluruh Indonesia. Pada 2011 penanganan dilakukan di 221 kawasan, pada 2012 di 137 kawasan, dan 2013 diprogramkan penanganan di 171 kawasan dengan anggaran Rp357.699.869.000," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Imam Santoso Ernawi, saat jumpa pers, di Jakarta, Senin.

Imam mengatakan program penanganan 171 kawasan kumuh 2013 disusun pada awal tahun. Seiring adanya kebijakan ekonomi yang baru dengan tingkat inflasi yang berubah-ubah tidak menutup kemungkinan jumlah kawasan kumuh bertambah.

"Jika memang situasi ekonomi berdampak pada penambahan permukiman kumuh baru, maka akan kita masukan di program penanganan 2014," ujar Imam.

Sejauh ini, kata dia, penanganan permukiman kumuh difokuskan di 88 kawasan. Artinya, lanjut dia, terdapat 88 kawasan yang diberikan penanganan secara menyeluruh, baik dari sistem sanitasi, ketersediaan air dan permukimannya, sedangkan sisanya ditangani berdasarkan sisi sektoral (kebutuhannya) saja.

Imam menekankan penanganan permukiman kumuh tidak dilakukan dengan penggusuran, namun disosialisasikan bahwa lokasi tersebut milik negara dan diperuntukkan sesuai fungsinya misalnya sebagai ruang terbuka hijau, bantaran kali dan lain-lain.

Selanjutnya warga permukiman kumuh akan direlokasi ke sebuah tempat lain dengan fasilitas pembiayaan atau perumahan swadaya.

"Memang penanganan permukiman kumuh ini sudah sejak bertahun-tahun lalu. Ini pekerjaan rumah kita untuk menuju kota tanpa permukiman kumuh 2020, apalagi memang faktanya kerap muncul kantung-kantung baru permukiman kumuh," ujar Imam.

Direktur Pengembangan Permukiman Kementerian PU, Amwazi Idrus menambahkan, pihaknya memberikan perhatian terhadap permukiman kumuh di lima kota besar yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dna Makassar.

Penentuan kawasan di masing-masing kota yang akan ditangani diajukan oleh walikota/bupati di wilayah bersangkutan.

"Jadi penentuan lokasi penanganan tidak kita datang pilih lokasi dan langsung bekerja, tetapi sudah melalui pengajuan oleh walikota/bupati bersangkutan," ujar dia.

Sementara itu berdasarkan data 2011 terdapat 5.560 titik lokasi kumuh perkotaan yang tersebar di 1.975 kelurahan/desa, 78 kota, dan 159 kabupaten di Indonesia. Dalam wilayah kumuh tersebut tercatat dihuni oleh 27.378.677 jiwa atau 7.065.981 kepala keluarga.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013