"Hal yang perlu diingat kembali oleh Presiden bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak sembilan tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN," kata salah satu guru besar Unair, Prof Hotman Siahaan di sela-sela kegiatan bertajuk "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik" itu.
Prof Hotman berharap saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden Joko Widodo bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama tersebut.
Selain itu, mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unair ini juga menyerukan agar Presiden Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi pemerintahan dan kepala negara agar merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan serta menghentikan upaya melanggengkan politik kekeluargaan.
Pihaknya juga menyerukan agar kemerdekaan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sipil dijamin oleh negara. Karena negara Indonesia ini milik semua rakyat, bukan milik kelompok atau golongan tertentu.
Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, para akademisi, keluarga besar dan alumni Unair Surabaya mendesak supaya pihak penyelenggara bersikap adil, tidak berbuat curang serta tanpa kekerasan.
Partai politik menurut Prof Hotman harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi dan pendidikan politik warga negara.
Baca juga: Forum Rektor: Kebebasan berpendapat harus beretika dan objektif
Baca juga: Civitas academica Unesa ajak semua pihak kawal demokrasi
Baca juga: Civitas Academica Unej deklarasi seruan moral selamatkan demokrasi
Terakhir, mereka juga mengecam berbagai bentuk intervensi dan intimidasi terhadap mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi dan meminta perguruan tinggi agar menjaga marwah, rasionalitas dan kritisme kepada pemerintah demi tegak-nya republik.
"Ini empat poin seruan yang kami lakukan hari ini. Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan Moral ini sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini dalam kerangka negara demokrasi," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Sekolah Pascasarjana FISIP Unair, Prof Badri Munir Sucoko menegaskan aksi yang dilakukan oleh beberapa pihak di lingkungan FISIP Unair bukanlah mewakili sikap resmi dari civitas academica Unair maupun Sekolah Pascasarjana Unair.
Pihaknya pun menyesalkan penggunaan fasilitas yang dimiliki sekolah Pascasarjana dilakukan pihak-pihak terkait yang tidak berkaitan dengan Sekolah Pascasarjana Unair.
"Agenda hari ini (Aksi Unair Memanggail) bukan agenda Sekolah Pascasarjana Unair. Sesuai flayer yang (tersebar) diumumkan di publik bahwa kegiatan diumumkan di depan Sekolah Pascasarjana. Untuk itu kami tidak punya preferensi untuk memberikan intervensi apa pun. Tatkala masuk area kampus kami, tentu tidak etis jika tidak memberitahukan paling tidak sebagai sopan santun kulo nuwun," tegasnya.
Sebagai civitas academica, lanjut dia, sudah seyogyanya mengawal demokrasi dan menjaga NKRI dengan menjunjung tinggi etik. Dalam hal ini, juga harus diawali dari kampus yang menjunjung tinggi etika.
"Ini menjadi catatan Sekolah Pascasarjana, bahwa tetap (aksi) menyatakan aspirasi itu tadi bagian dari situasi politik yang berkembang tapi tidak menjadi bagian dari pernyataan sekolah Pascasarjana Unair," kata Prof. Badri menegaskan.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
