Peneliti sebut wacana pengelolaan BUMN sebagai koperasi tidak tepat

BUMN sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan tidak sedikit yang sudah diakui oleh dunia internasional.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan bahwa munculnya gagasan untuk menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai koperasi dinilai merupakan hal yang tidak tepat.

Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Senin mengatakan bahwa saat ini keberadaan BUMN sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan tidak sedikit yang sudah diakui oleh dunia internasional.

"Oleh karena itu, BUMN belum tepat jika dikelola dengan badan hukum koperasi," kata Joko Budi.

Joko Budi menjelaskan, BUMN harus dikelola dengan orang-orang yang profesional dengan inti bisnis yang sudah ditentukan. Menurutnya, BUMN memiliki dua amanah penting yang harus dijalankan yakni orientasi profit dan orientasi sosial.

Ia menambahkan, keberadaan BUMN pada orientasi sosial sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas. Sementara orientasi profit, BUMN diwajibkan untuk menghasilkan keuntungan agar berkontribusi bagi penerimaan negara.

Baca juga: Legislator: BUMN berkontribusi ke penerimaan negara dari pajak-deviden
Baca juga: Timnas: AMIN berkomitmen perkuat BUMN, bukan membubarkan

"BUMN yang terus berbenah sedikit terusik dengan isu kelembagaan BUMN beralih ke koperasi. Tentunya, hal ini tidak akan semudah membalik telapak tangan," katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, prinsip-prinsip dasar koperasi seperti semangat gotong royong dan kekeluargaan dinilai masih dapat diadopsi. Salah satunya melalui kepemilikan saham masyarakat di BUMN.

"Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan kemajuan serta turut menentukan kebijakan BUMN karena kepemilikan saham masyarakat yang tinggi. Selain itu, akan terjadi peningkatan pengawasan dari masyarakat terkait pengelolaan BUMN," katanya.

Baca juga: Kementerian BUMN bantah Erick Thohir pelintir ide BUMN jadi koperasi
Baca juga: Timnas: AMIN berkomitmen perkuat BUMN, bukan membubarkan
Baca juga: PUPR sebut pembangunan bendungan oleh BUMN bantu ketahanan air
 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024