Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, dari total 8.417 TPS di daerah itu, 721 titik di antaranya masuk kategori rawan banjir. Ratusan TPS itu tersebar di 65 desa dan 20 kecamatan.
"Saya sudah koordinasi dengan para camat, paling rawan ada di Kecamatan Babelan. Di wilayah lain ada sebagian TPS seperti di Kecamatan Sukatani dan Serang Baru, itu memang sudah digeser sehingga mengurangi jumlah TPS rawan," katanya di Cikarang, Selasa.
Dia mengatakan penanganan TPS rawan banjir juga diupayakan melalui pendirian posko unit reaksi cepat atau Pos Aju dengan posko komando utama di Kantor BPBD Kabupaten Bekasi dan enam posko lain yang tersebar di sejumlah wilayah.
"Posko ini sebagai upaya optimalisasi informasi dan komando dalam rangka penanganan TPS rawan banjir dengan tujuan mempermudah garis koordinasi penanganan pengamanan pemilu dari potensi bencana," katanya.
Muchlis merinci Pos Aju 1 akan didirikan di Kecamatan Cabangbungin, Pos Aju 2 di Kecamatan Babelan, Pos Aju 3 Kecamatan Pebayuran, Pos Aju 4 Kecamatan Karangbahagia, Pos Aju 5 Kecamatan Cibitung, dan Pos Aju 6 ada di Kecamatan Cikarang Pusat.
Baca juga: Tim reaksi cepat diterjunkan di TPS rawan banjir saat pemilu
Baca juga: KPU Kampar waspadai 122 TPS rawan banjir
Baca juga: Seluruh TPS di Jakbar masuk kategori kurang rawan
"Jadi nanti satu pos ini membawahi beberapa kecamatan di sekitarnya. Untuk Pos Aju Cabangbungin masih kita pertimbangkan apakah di Cabangbungin atau kita geser ke Muaragembong. Pos-pos ini nantinya bisa kita geser sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca," ucapnya.
Tugas utama tim kesiapsiagaan musibah pemilu ini adalah antisipasi penyelamatan logistik pemilu mencakup aktivasi komando sebagai langkah pertama yang dilanjutkan dengan penyelamatan dan evakuasi serta aktivasi lokasi pengungsian.
Pihaknya menyiapkan mobil rescue, perahu karet, dayung, pelampung, mopel, tenda keluarga, lampu penerangan dan kabel, velbed, matras, tikar, tandu, serta spanduk di setiap Pos Aju.
BPBD Kabupaten Bekasi juga menyiagakan 65 personel dibantu 500 petugas dari unsur kecamatan, 77.129 orang rekrutmen KPU, 4.200 anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), 50 orang komunitas relawan, serta 1.800 anggota Destana ditambah personel TNI-Polri.
"Rencana posko-posko ini akan didirikan mulai 12 Februari dengan piket petugas disiagakan 13, 14, dan 15 Februari selama 24 jam. Mereka akan berkoordinasi dengan petugas PPK memantau TPS masing-masing," kata dia.
Baca juga: Pj Gubernur imbau Pemda di Sultra memitigasi TPS rawan bencana
Baca juga: Pemkab Bekasi susun rencana aksi siaga bencana saat pemilu
Baca juga: Polres Metro Jaktim petakan 231 TPS rawan terjadi konflik
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
