terhadap orang asing saat pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami ingin memastikan tidak ada campur tangan warga asing dalam pelaksanaan Pemilu 2024," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Qriz Pratama usai Rapat TIMPORA Jakarta Utara di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, campur tangan ini berupa penyalahgunaan status izin tinggal mereka dengan mengikuti kampanye atau bahkan menjadi pemilih.
"Rapat kali ini kami libatkan Bawaslu untuk memaparkan aturan dalam pengawasan Pemilu sehingga kawan-kawan di lapangan memiliki kemampuan dalam pengawasan," kata dia.
Ia menilai sejauh ini untuk pelaksanaan Pemilu di Jakarta Utara aman dan memang tidak ada kasus mencuat. Namun pengawasan berjalan setiap hari, mungkin menjelang Pemilu seperti di masa tenang tetap dilaksanakan pengawasan.
Baca juga: Kemenkumham DKI siapkan 56 TPS khusus di lapas dan rutan
Menurut dia, prinsipnya Imigrasi melakukan pendataan setiap apartemen yang menjadi lokasi tempat tinggal warga asing di Jakarta Utara.
"Pendataan dan pengawasan terus dilakukan oleh Seksi Wasdakim dan pihaknya mencoba membangun koordinasi dengan instansi lain dalam melakukan pengawasan orang asing," kata dia
Saat pemungutan suara, lanjutnya pihaknya akan menurunkan petugas Imigrasi untuk melakukan pengawasan secara berjalan.
"Pengawasan juga dilakukan di lokasi tempat pemilihan mereka masing-masih. Kami juga menunggu laporan di lapangan terkait dugaan pelanggaran orang asing," kata dia.
Baca juga: KPU DKI gandeng Kanwil Kemenkumham pastikan kesiapan TPS di rutan
Ketua Bawaslu Jakarta Utara Johan Bahdi mengatakan pengawasan dilakukan secara bertingkat mulai dari kecamatan hingga kelurahan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Melalui rapat TIMPORA ini pihaknya memaparkan aturan dan landasan hukum pengawasan pemilu sehingga pengawasan dapat dilakukan secara bersama.
"Kami memastikan bahwa pengawas bekerja secara profesional dalam melakukan pengawasan pemilu," kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
