Beirut (ANTARA News) - Pasukan Pembebasan Suriah pada Kamis menolak rencana Rusia untuk menempatkan senjata kimia Suriah di bawah kontrol internasional, dan menyerukan pejabat rezim Bashar dibawa ke pengadilan.

Kelompok oposisi Koalisi Nasional Suriah juga mempertanyakan inisiatif dan menyatakan hal itu sebagai manuver politik untuk kepentingan Presiden Bashar.

"Pasukan Pembebasan Suriah mengumumkan kategorinya menolak inisiatif Rusia yang meramalkan menempatkan senjata kimia di bawah kontrol internasional," Komandan militer FSA Jenderal Selim Idriss dalam sebuah video yang dipublikasikan di YouTube.

Idriss mengatakan para kekuatan dunia seharusnya tidak hanya puas menghilangkan senjata kimia, yang merupakan alat kejahatan. Namun dia menilai pencipta kejahatan sebelum Pengadilan Kriminal Internasional, yang telah jelas diakui memiliki dan setuju untuk menyingkirkan itu.

Mempertanyakan inisiatif Rusia, pernyataan koalisi juga mengatakan hal itu tidak dapat diterima kecuali dipanggil untuk menjelaskan kejahatan terhadap rakyat Suriah.

Dan setiap langkah seharusnya mengadopsi Bab VII Piagam PBB, yang memungkinkan tindakan militer.

Hal itu dikatakan jika tanggapan kepada Suriah dari masyarakat internasional tidak efisien dan efektif, Iran, Korea Utara dan Hizbullah akan menganggapnya sebagai lampu hijau untuk memproduksi dan menggunakan senjata kimia.

Idriss juga menyerukan negara-negara mendukung pemberontakan 30-bulan terhadap Bashar untuk meningkatkan pasokan senjata ke pemberontak sehingga mereka dapat terus membebaskan negara tersebut.

Dan dia menasehati tentaranya untuk melakukan operasi secara intensif dalam semua wilayah negara.

AS mengklaim bahwa rezim Bashar menggunakan senjata kimia di pinggir Damaskus pada 21 Agustus yang menewaskan lebih dari 1.400 orang dan mengancam untuk melakukan serangan sebagai hukuman.

Pemerintah Bashar membantah hal tersebut dan mengatakan pemberontak melakukan hal tersebut.

Rusia pada Senin mengumumkan usulan bahwa Suriah akan menyerahkan senjata kimia. Dan Presiden AS Barack Obama menunda tindakan militer untuk mempertimbangkan inisiatif Rusia.

Berdasarkan laporan di Moskow, rencana empat poin, rinciannya akan diungkapkan pada Rabu, akan melihat Suriah menjadi anggota dari Organisasi untuk Pelarangan Senjata kimia.

Suriah akan mengumumkan lokasi senjata kimia dan mengizinkan penyidik OPCW untuk memeriksa dan akhirnya memutuskan dalam kerjasama dengan para penyelidik untuk menghancurkannya.

Penyelidik PBB telah mengunjungi wilayah yang diduga sebagai tempat serangan senjata kimia di Damaskus, dan Prancis mengatakan dalam laporan PBB akan diumumkan pada Senin, demikian AFP.
(I028)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013