Saya pikir lebih bijak dengan mendukung program Pemprov DKI untuk memperbaiki sistem transportasi publik yang bagus dan murah serta aman bagi pengguna serta menambah ruas jalan,"
Jakarta (ANTARA News) - Calon senator DKI Jakarta Rommy mengharapkan agar Pemprov DKI segera menyediakan transportasi publik yang baik dan aman seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju.

"Saya pikir lebih bijak dengan mendukung program Pemprov DKI untuk memperbaiki sistem transportasi publik yang bagus dan murah serta aman bagi pengguna serta menambah ruas jalan," kata Rommy dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Dapil DKI Jakarta itu juga meminta Pemprov DKI agar segera menerapkan sistem pelayanan transportasi publik yang murah dan terintegrasi, sehingga dapat dicontoh oleh daerah lain.

Selain itu, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, Pemprov DKI perlu melaksanakan sosialisasi pengenaan pajak progresif bagi pemilik kendaraan, perbaikan transportasi bus sedang dan bus Transjakarta, penerapan sistem jalan berbayar, pengenaan biaya parkir yang tinggi dan penerapan plat mobil ganjil-genap.

Menangapi program mobil murah, Rommy mengatakan, program mobil murah dan ramah lingkungan yang bertujuan memenuhi permintaan masyarakat menengah ke bawah akan menimbulkan dampak negatif, seperti kemacetan lalu lintas dan ketersediaan bahan bakar.

Kendati tak dipungkiri bahwa program mobil murah itu dapat mendorong produktivitas industri otomatif, namun jika dilihat secara jeli, kebijakan itu akan menjadi beban masyarakat miskin dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan penyediaan bahan bakar.

"Jika dilihat dari kebutuhan, masyarakat miskin sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Bagi mereka, mobil masih masuk kategori barang tersier," katanya.

Rommy mengkhawatirkan, keberadaan mobil murah yang dibeli masyarakat dengan kredit dikhawatirkan menimbulkan masalah baru, seperti tuntutan untuk penurunan harga BBM, tuntutan kenaikan gaji yang mungkin tidak bisa dipenuhi pengusaha.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013