Lebih kurang ada 10 yang harus dikerjakan bersama pemerintah dan DPR...."Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri untuk optimal membahas sejumlah rancangan undang-undang bersama mitra mereka dari DPR RI sehingga tidak ada pembahasan yang terkatung-katung.
"Jadi sebelumnya presiden sudah rapat dengan para menteri. Apa yang kami sampaikan tadi sudah dibahas dengan para menteri, kami perdalam. Insya Allah besok Wapres mulai memimpin untuk menyelesaikan yang sudah disepakati tadi, yang kami lihat semua itu domainnya ada di pemerintah. Tapi, yang terkait DPR akan kami sampaikan ke panja atau pansus untuk menyelesaikan RUU," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie usai rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI di Kantor Presiden Jakarta, Senin petang.
Ia mengatakan ada pembahasan beberapa RUU yang belum selesai dan masing-masing pihak baik DPR RI maupun pemerintah akan melakukan introspeksi dimana titik lemahnya sehingga pembahasan belum tuntas sepenuhnya.
"Lebih kurang ada 10 yang harus dikerjakan bersama pemerintah dan DPR. Kita koreksilah kalau kesalahan DPR kami perbaiki, kalau kesalahan pemerintah, pemerintah yang perbaiki. Ada RUU Jalan, RUU Tapera, Perjanjian Internasional, Percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kepulauan, RUU Desa, RUU Pilkada," kata Marzuki.
Marzuki mengharapkan sejumlah RUU yang dibahas itu dapat segera diselesaikan sehingga dapat menyelesaikan sejumlah masalah yang bisa ditangani dengan RUU itu.
"Yang kami tahu sekarang ini masih dalam krisis yang harusnya juga mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Jangan sampai krisis tidak ada payung hukum bagi pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan mengamankan perekonomian nasional. Kami sepakat hal-hal yang harus segera diselesaikan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR," tegasnya.
Sementara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah juga memiliki semangat yang sama untuk segera menuntaskan RUU yang tengah dibahas.
"Bukan mandeg, pembahasannya harus teliti, harus cermat. Tidak boleh membuat rancangan undang-undang yang nantinya ada implikasi yang sangat besar terhadap kelangsungan pemerintahan. Itu tidak boleh sembarangan oleh karena itulah proses pembicaraan dengan DPR dengan pemerintah harus teliti dan cermat. Tidak boleh kemudian menimbulkn komplikasi-komplikasi yang tidak baik dikemudian hari," katanya.
Rapat konsultasi tersebut selain dihadiri Presiden Yudhoyono, Wapres Boediono, para Menko, Menlu, Menakertrans, Menag, Wamenkeu juga dihadiri oleh Kepala BNPTKI Jumhur Hidayat dan para pejabat terkait.
Selain masalah TKI di Arab Saudi juga dibicarakan masalah lainnya seperti optimalisasi pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR, pelaksanaan ibadah Haji dan juga masalah lainnya.
(P008/Z003)
Pewarta: Panca H Prabowo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
