Masih ada sekitar 9 persen wajib pilih di Sulbar yang belum ber-KTP-el.
Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat rapat bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) membahas persiapan akhir pelaksanaan Pemilu 2024 dalam upaya memitigasi berbagai potensi kerawanan saat pemungutan hingga penghitungan suara.

Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh di Mamuju, Senin, menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024.

"Persiapan kami masih ada 2 hari melakukan pengecekan, melakukan cipta kondisi, dan mengajak masyarakat datang ke TPS serta terus bersama-sama menciptakan suasana aman, tenang, dan suasana menggembirakan," kata Zudan Arif Fakrulloh.

Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan Pemilu 2024, Penjabat Gubernur telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya penghitungan suara.

"Kami monitor bersama. Tolong pihak RSUD Sulbar mengecek TPS, bekerja sama dinas kesehatan di seluruh kabupaten dan kepala puskesmas," ujar Zudan.

Penjabat Gubernur juga meminta dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk tetap membuka pelayanan hingga hari pemungutan suara.

Hal itu, lanjut dia, untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

"Masih ada sekitar 9 persen wajib pilih di Sulbar yang belum ber-KTP-el. Ketertinggalan ini harus dikejar sehingga saya minta disdukcapil membuka pelayanan hingga hari pemungutan suara," terang Zudan Arif Fakrulloh.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali

Pada rapat koordinasi tersebut, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu serta hal-hal yang perlu diantisipasi, termasuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyampaikan bahwa saat ini distribusi logistik pemilu masih terus berjalan.

Ketua KPU Provinsi Sulbar Said Usman Umar menyebutkan salah satu potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 adalah akses informasi dan pengiriman data dari TPS yang berada di wilayah blankspot atau tidak ada jaringan internet.

Berdasarkan data KPU tercatat 381 TPS yang tidak terakses jaringan internet.

"Jaringan internet sangat penting untuk mendorong proses perhitungan suara menggunakan aplikasi Sirekap," kata Said Usman Umar.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar Mustari Mula menyebutkan terdapat 89 desa yang belum terakses jaringan internet.

"Namun, dari 89 desa tersebut, terdapat 38 desa sudah terbantu Internet satelit VSAT yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengiriman data," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu mengenai data dari titik desa yang sudah menggunakan internet satelit.

Untuk mempercepat laporan dari wilayah blankspot, Diskominfo Sulbar bekerja sama pihak Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari), Radio Antar-Penduduk Indonesia (RAPI), dan Balai Monitor.

"Kami juga mengundang pihak Orari, RAPI, dan Balai Monitor untuk mempercepat laporan situasi di setiap TPS," ujar Mustari Mula.

Dinas Kominfopers Sulbar juga terus berkoordinasi dengan pihak provider untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

Pewarta: Amirullah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024