"Hari ini caleg tersebut sudah kami undang untuk dimintai klarifikasinya," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus Heru Widiawan di Kudus, Selasa.
Ia menjelaskan caleg tersebut hadir di Kantor Bawaslu Kudus pada pukul 10.00 WIB dan diperiksa hingga sekitar pukul 12.00 WIB.
Sehari sebelumnya, Bawaslu Kudus juga meminta klarifikasi tiga orang saksi dari panitia pengawas pemilihan umum desa dan kecamatan.
Baca juga: Bawaslu Kudus: 13 orang mengadu karena namanya dicatut parpol
Dalam klarifikasi terhadap caleg tersebut, tambah Heru, anggota Bawaslu mengajukan sekitar 20 pertanyaan mengenai upaya menggaet dukungan pemilih dengan memberikan kupon umrah, mobil, sepeda motor, dan paket sembako.
Bahkan, caleg tersebut juga mempromosikan janjinya itu melalui baliho yang dipasang di sejumlah titik Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kudus.
Heru menambahkan Bawaslu Kudus sebelumnya sudah mengingatkan caleg itu untuk menghentikan kampanye dengan menawarkan berbagai hadiah, termasuk meminta pencopotan baliho yang mempromosikan hadiah bagi pemilih yang memberikan dukungan saat pemungutan suara 14 Februari 2024.
"Sudah ada pertemuan dengan yang bersangkutan untuk meminta pelepasan dan penghentian kampanye yang melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Kudus ajak pegiat seni menjadi pengawas pemilu partisipatif
Akan tetapi, janji untuk melepas baliho dan menghentikan kampanye yang melanggar aturan tersebut belum juga dipenuhi hingga akhirnya kasus pelanggaran pemilu tersebut dilanjutkan ke tahap klarifikasi.
Bawaslu Kudus akan melakukan kajian berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, termasuk kemungkinan memeriksa saksi lain untuk tambahan keterangan.
"Hasil klarifikasi tersebut juga akan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan melibatkan kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kudus," ujarnya.
Tahap berikutnya dilanjutkan dengan pleno untuk memutuskan kasus tersebut bisa dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak.
"Jika terbukti melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Pemilu yang berbunyi bahwa dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, ancaman hukumannya pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta," kata Heru menjelaskan.
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora
Baca juga: Bawaslu Cianjur dalami kasus ASN terjaring OTT politik uang
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
