Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah membenarkan ada 426 TPS yang lokasinya dinilai berdekatan dengan posko atau rumah tim sukses maupun peserta pemilu.
"Ada 426 TPS yang berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu," kata Lamlam saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Selasa.
Ia menuturkan jumlah lokasi yang akan dijadikan TPS untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Garut sebanyak 8.000 TPS tersebar di 421 kelurahan/desa di 42 kecamatan dengan tingkat kerawanan pemilu yang berbeda-beda, termasuk TPS yang dekat dengan posko maupun rumah peserta pemilu.
Adanya potensi itu, kata dia, maka pihaknya melakukan pengawasan secara intensif oleh pengawas kelurahan/desa (PKD), kemudian pengawas kecamatan (panwascam) di lokasi yang tercatat berada di sekitar posko atau rumah pemenangan peserta pemilu.
"Iya (pengawasan) oleh PKD dibantu panwascam," katanya.
Ia menyampaikan Bawaslu Garut sudah melakukan pemetaan terhadap berbagai ancaman potensi pelanggaran, maupun gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilu saat pemungutan hitung suara di TPS.
Hasil pemetaan kerawanan itu, kata dia, hasilnya ada tujuh indikator paling banyak terjadi, kemudian 14 indikator yang banyak terjadi, dan satu indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
Permasalahan TPS yang berada di sekitar posko atau rumah pemenangan itu, kata dia, masuk dalam tujuh indikator yang paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
"Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap tujuh variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 421 kelurahan atau desa di 42 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya," kata Lamlam.
Ia menyebutkan potensi rawan lainnya saat pemungutan suara di antaranya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, pemilih tambahan, pemilih dari luar domisili, dan jaringan internet.
Selain itu terdapat hambatan lainnya seperti jaringan listrik padam, maupun TPS yang berada di daerah rawan bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa, berbagai hambatan itu sudah diantisipasi berkoordinasi dengan instansi terkait.
"Untuk bencana kita bersurat, mengimbau ke BPBD agar bisa siaga di TPS-TPS tersebut melalui koordinasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut," katanya.
Baca juga: Ketua PPLN: Surat suara dari tiga wilayah belum tiba di KBRI PNG
Baca juga: Petugas seberangi sungai distribusikan logistik ke TPS terisolasi
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
